Berita Terbaru Konstitusi Hari Ini

PKB Sebut Ketum dan Sekjen PBNU Sering Menggembosi PKB

WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf 

MK Gelar Sidang Uji Konstitusionalitas soal Kewajiban Kepesertaan Tapera bagi Pekerja Lepas

KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Megawati Dinilai Konsisten Perjuangkan Demokrasi

Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. 

Perubahan Nomenklatur Wantimpres Jadi DPA Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.

Memunculkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Melawan Konstitusi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.

Fraksi NasDem Dorong Revisi Wantimpres Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Menteri Yaqut Hormati Pembentukan Pansus Haji 2024

MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tidak ambil pusing dengan langkah DPR RI yang baru saja membentuk panitia khusus (Pansus) angket pengawasan haji

Muhammadiyah Minta Pemerintah Serius Hadapi Masalah Judi Online

KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan sesuai dengan amanat konstitusi, tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, mencerdaskan dan mensejahterakannya

Cak Imin Berharap MPR RI Periode 2024-2029 Lakukan Amendemen UUD 1945

KETUA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap MPR RI periode 2024-2029 dapat melakukan amandemen UUD 1945.

Pemerintah Dinilai Lepas Tangan Soal Permasalahan Biaya UKT

Semestinya, ketika ada permasalahan UKT mencuat, pemerintah langsung memberikan solusi.

Revisi UU Kementerian Negara Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi

REVISI UU Kementerian Negara diminta jangan menjadi ajang bagi-bagi kursi. Pembahasan itu harus menyentuh substansi masalah.

Pakar HTN Unpad Minta Hentikan Politisasi untuk Kembalikan Independensi MK

PAKAR hukum tata negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti meminta kepada pembuat kebijakan atau siapa pun aktor di balik RUU MK untuk berhenti mempolitisasi konstitusi.

Revisi UU MK Harus Dicegah karena Argumentasi Asas Kebutuhannya Lemah

Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya

Perubahan UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet merupakan Keniscayaan Konstitusional

Perubahan nomenklatur kementerian merupakan keniscayaan yang ada saat pergantian kepemimpinan nasional. Perubahan tersebut bisa saja terjadi pasca presiden mengucap sumpah atau janji

Apa yang Dimaksud dengan Dissenting Opinion?

Tiga hakim yang menyuarakan dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan perdebatan mendalam

Mahkamah Konstitusi Sentil DPR: Jangan Lepas Tangan Masalah Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) menyentil DPR RI untuk tidak lepas tangan menyikapi berbagai temuan masalah dalam pemilihan umum (pemilu).

Pakar: Keputusan MK jadi Titik Balik Indonesia Sebagai Negara Hukum

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI) Profesor Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) besok akan menjadi titik balik penting

Dukungan Kemerdekaan Palestina bagian Komitmen Menjalankan Amanah Konstitusi

Dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.   

Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar Angka

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu 

Insentif Oposisi

MENARIK menyimak pernyataan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dalam acara diskusi di Universitas Indonesia atau UI, Depok, Kamis (7/3).

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran