Berita Terbaru Konstitusi Hari Ini

Guru Besar se-Jabodetabek Nilai Jokowi Khianati Konstitusi

SEJUMLAH guru besar hingga akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek memberi pernyataan sikap bertajuk Seruan Salemba 2024 di Aula IMERI Universitas Indonesia (UI),

Sikapi Kecurangan Pemilu, Akademisi UGM Cetuskan Pengadilan Rakyat

PARA akademisi dan aktivis hukum dan demokrasi berkumpul di Balairung Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Selasa (12/3) siang. Mereka menyuarakan penegakan etika dan konstitusi

Anies Baswedan Buka Peluang Gugat Hasil Pemilu ke MK

CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak menutup peluang menggugat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Anies bakal menggunakan seluruh saluran

Pemilu yang Dikehendaki Konstitusi tak Tercapai, bila hanya Meributkan Angka

PEMILIHAN Umum atau Pemilu 2024 yang masih dalam tahap pengumpulan hasil suara saat ini dinilai hanya meributkan soal angka perolehan suara. Mestinya, pemilu menyoroti berbagai hal

Analis Intelijen: Perjalanan Bangsa Butuh Proses yang Konstitusional

Kepolisian Negara Republik Indonesia siap siaga untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.

Rhoma Irama Harap Pemimpin Indonesia Taat Konstitusi

Rhoma Irama berharap siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Indonesia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 taat kepada konstitusi selama menjalankan tugasnya.

Penerima Bansos Diancam Memilih Paslon Tertentu, Pengamat: Jangan Takut Pilih Sesuai Hati Nurani

DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti meminta agar masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk tidak khawatir.

Asas Pemiilu Tidak Hanya Luber dan Jurdil, Tapi Tambahkan Istilah Etis

“Bila etis menjadi asas dan dipatuhi, maka bangsa ini terjaga kehormatannya. Tak ada lagi yang berani menabrak etika dan mempertontonkannya kepada masyarakat. Kualitas pemilu pun terjaga.

Pakar Dorong DPR Preteli Kewenangan Jokowi

Beberapa negara presidensial di dunia seperti Amerika Serikat, Ghana,Nigeria, Meksiko, dan Philipina telah membatasi kekuasaan presiden

Tutup Masa Sidang DPR, Puan Buat Pantun: Capek Tunggu Pemilu Tapi Nggak Bebas, Rugi Dong!

Negara tidak boleh mengurangi hak rakyat dalam menjalankan kedaulatannya, harus diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih sesuai hati nuraninya,

Muhaimin Serap Aspirasi Mahasiswa hingga Nakes di Jember

Muhaimin Iskandar menyerap aspirasi berbagai kalangan muda, mulai dari mahasiswa hingga tenaga kesehatan.

Kuliah Umum Media Indonesia ke-54: Transformasi Ekonomi Lingkungan dan Menjaga Industri Migas Di Tengah Transisi Energi

Gaudensius Suhardi, Dirut Media Indonesia, menekankan pentingnya transformasi ekonomi lingkungan sebagai perintah konstitusi.

Lahan Basah Jadi Potensi SDA Luar Biasa yang Harus Dikelola secara Bijaksana

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sesuai konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dimaksimalkan

Mahfud MD: Bansos Itu dari Negara, bukan Kemurahan Seseorang

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah bantuan yang berasal dari pemerintah, melainkan dari negara.

Satu atau Dua Putaran Pilpres Sama-Sama Konstitusional, Jangan Beri Narasi Negatif

dorongan berlangsungnya pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan memanipulasi informasi soal membebani anggaran negara merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.

Anies Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati

Anies mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Megawati Soekarnoputri dan mendoakan Ketum PDIP itu terus menjaga konstitusi dan demokrasi.

Mimpi Indonesia Emas Saat Indonesia Dikendalikan Trias Koruptica

Rudyono Darsono menilai kekuasaan partai politik (parpol), khususnya waktu atau lamanya memegang kendali kekuasaan, harus dapat dibatasi.

Ridwan Mansyur Ogah Pusingkan Anwar Usman

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur ogah memusingkan ketidakhadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam acara pembacaan sumpah jabatannya di Istana Negara, Jakarta.

Setara Institute Tolak Normalisasi Pelanggaran Konstitusi dalam Pencawapresan Gibran

Secara legal-formal langkah Gibran dianggap sah oleh KPU, kendati banyak pihak yang menilai hal itu telah mengorbankan demokrasi, merusak kepatuhan pada konstitusi

Menyoal Kesahan Legitimasi Pencawapresan Gibran

DOSEN Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai persoalan legitimasi menjadi penting untuk menghasilkan pemimpin melalui ajang pemilihan umum (pemilu).

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting