MPR Kaji Efektifitas Pemilu Langsung, Ungkap Pemahaman Masyarakat soal 4 Pilar

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membuat kajian evaluasi atau survei nasional untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan Empat Pilar MPR RI.

Hasil survei memperlihatkan, literasi masyarakat soal empat pilar MPR terus meningkat dari 23% pada 2011 menjadi 32,8% pada 2018. Sedangkan pada 2022 telah mencapai 43.1%.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan komitmen kebangsaan masyarakat terus tumbuh dapat dilihat dari pemahaman tentang Pancasila dan penghayatannya semakin tinggi. Hasil survei menunjukan lebih dari 90% masyarakat setuju dengan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sila Pancasila.

Baca juga : Bamsoet : Supremasi Hukum dan Transparansi Kunci Demokrasi Konstitusi

"Pengamalan masyarakat terhadap Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari mencapai di atas 90%. Fondasi kebangsaan yang makin kokoh juga ditunjukkan dengan pengenalan dan persetujuan masyarakat terhadap NKRI yaitu 99,7%.

Adapun terkait dengan konstitusi UUD 1945, lebih dari 80% masyarakat melihat adanya perbaikan signifikan pasca perubahan," jelasnya, Jumat (18/8).

Masyarakat tetap melihat UUD 1945 merupakan sebuah konstitusi yang dinamis. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 85,5% menyebutkan perlunya adaptasi yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Baca juga : Pemilu Menguji Kualitas Demokrasi

Saat menyikapi hal ini, Bambang mengatakan, MPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, khususnya dalam mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD 1945, akan mewadahi berbagai arus pemikiran yang berkembang. Termasuk aspirasi yang menghendaki dibentuknya sistem perwakilan melalui sebuah Majelis yang inklusif dan komprehensif.

"Landasan pemikiran Soekarno jelas dan tegas tidak boleh ada satu pun elemen bangsa yang merasa ditinggalkan, sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan yang dimaksud adalah yang dapat mewakili rakyat, mewakili daerah, dan mewakili golongan," kata Bambang.

Lebih lanjut dikatakan agenda kebangsaan MPR ke depan adalah menciptakan kolaborasi sinergis dari seluruh elemen bangsa khususnya antar lembaga negara. Komunikasi intensif dari berbagai lembaga negara diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa dan menyinergikan arah kebijakan pembangunan nasional yang berkesinambungan, lintas generasi, dan lintas sektoral.

Baca juga : Ketua MPR: Sudah Saatnya Sistem Demokrasi Indonesia Dikaji Ulang

"Melalui perumusan dasar-dasar kebijakan pembangunan jangka panjang ini, sinergitas terkait arahprogram legislasi nasional dan daerah, penyusunan rencana dan implementasi pembangunan, sertapengawasan dan evaluasi kebijakan pembangunan bangsa dapat terwujud," paparnya.

MPR jelas Bamsoet juga mengembangkan forum komunikasi dan kajian strategis Implementasi dan Tantangan Konstitusi Menuju Indonesia Maju 2045 dalam beberapa aspek, antara lain terkait dengan tatanan kehidupan yang berbasis keberagaman dan keberagamaan, Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya pengembangan wawasan kebangsaan dan penerapan desentralisasiyang bernafaskan persatuan. Kemudian pelembagaan

demokrasi yang berbasis kerakyatan serta tata kelola pemerintahan yang baik serta perwujudan keadilan sosial melalui pelaksanaan negara kesejahteraan Indonesia.

"Kami juga telah meminta sejumlah kampus ternama untuk melakukan kajian mendalam tentang sistem demokrasi langsung kita hari ini, apakah lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini, atau lebih banyak mudharatnya," ungkapnya. (Z-4)