Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBUAH negara tidak akan berjalan dengan baik jika konstitusi yang dimilikinya tidak dirancang dengan benar. Padahal bernegara itu berkonstitusi dan berkonstitusi bernegara.
Hal tersebut disampaikan Letjen (Purn) Bambang Darmono yang mengawali Kelas Karakter Konstitusi (3K) yang diselenggarakan Nusantara Centre di Foko, Jakarta, pada Sabtu (3/6). Ada 45 peserta yang mengikuti kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pancasila. Mereka datang dari berbagai macam profesi.
Bambang selaku Ketua Tim Sosialisasi dalam Gerakan Kaji Ulang Konstitusi menyebutkan ada sepuluh alasan mengapa warga Indonesia harus fokus dengan apa yang dia sampaikan.
"Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 4 kali itu kini berbasis ideologi liberal kapitalis dan itu bertentangan dengan Pancasila," kata Bambang.
Baca juga: Ideologi Pancasila dan Islam Miliki Hubungan Kelekatan
Kedua, lanjutnya, Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ini inkonsistusi dan inkohen terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, regulasi tersebut 99% telah diubah.
"Telah mengekbiri kedalautan rakyat menjadi kedaulatan partai politk yang mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatan hukum dasar dan masa depannya," kata Bambang mengungkapkan poin keempat.
Lalu kelima, produk amandemen disebutnya mengingkari kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang awal di MPR. Keenam, praktik demokrasi mayoritas mengakibatkan politik uang dan KKN.
Baca juga: Pancasila dan Moderasi Beragama
Ketujuh, mengakibatkan kehidupan masyrakat bangsa dan negara menjauhi nilai Pancasila baik sebagai ideologi filosofi dan dasar negara. Kedelapan, efisiensi dalam ekonomi mengakibatkan sistem padat karya berganti menjadi padat modal sehingga rakyat kehilangan pekerjaan.
"Menafikkan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak memiliki masa depan dan hanya tergantung presiden terpilih. Produk hukum dari amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini tidak bernomer sehingga legalitasnya ditanyakan," tuturnya menyampaikan poin kesembilan dan ke-10. (Z-6)
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
UU KIA mewajibkan perusahaan atau penyedia gedung memberikan fasilitas tempat penitipan anak sebagai bentuk dukungan para ibu pascamelahirkan.
Undang-undang dan peraturan perlindungan anak dalam sistem penyelenggaraan elektronik harus menjamin keamanan dan perlindungan anak.
Program latihan untuk membina, memelihara kesehatan masyarakat haruslah terukur teratur dan berdosis memenuhi kriteria olahraga aerobik, tingkat golongan dan usia yang sangat heterogen.
Ada empat peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU KIA.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved