Berita Terbaru KomisiII Hari Ini

Guspardi Gaus: Hak Angket untuk Kecurangan Pemilu tidak Tepat

Menurut Guspardi, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR.

Bukan Hasil Final, KPU Harus Selesaikan Kegaduhan Akibat Polemik Sirekap

Perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik dan hal ini dinilai perlu segera diselesaikan oleh KPU.

KPU Perlu Susun Regulasi Agar Pemilih tidak Terdaftar di DPT Dapat Gunakan NIK di KK

Meskipun Ketua KPU sudah membuat pernyataan secara terbuka terkait hal tersebut, namun perlu didorong adanya regulasi.

Bawaslu Harus Berani Tindak ASN yang Langgar Netralitas Saat Pemilu

Kami juga mensinyalir berbagai informasi dari media massa, seperti daerah Garut, Boyolali, Sumatra Utara dan lain sebagainya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Sertifikasi Tanah Wakaf Rumah Ibadah Cegah Sengketa di Kemudian Hari

Penyerahan sertifikat ini dilakukan karena masih banyak musala, masjid maupun madrasah berdiri di atas tanah wakaf.

Komisi II: Putusan MK tidak Bisa Berlaku Secara Hukum untuk Pemilu 2024

Hingga kini DPR masih dalam masa reses kembali ke daerah pemilihan sehingga tidak memungkinkan DPR mengadakan rapat khusus untuk merencanakan revisi UU Pemilu imbas putusan MK.

Komisi II: Parpol Ikut Bertanggung Hawab pada Masa Depan Demokrasi

Proses rekrutmen partai politik untuk jabatan publik harus dilakukan secara benar. Sebab, tak dapat dimungkiri pemimpin yang baik hanya bisa lahir melalui proses yang baik.

Komisi II dan Pemerintah Setujui Dua PKPU dan Perbawaslu

dalam rapat konsultasi pada Rabu sore itu pihaknya bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI membahas tujuh rancangan peraturan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Junimart Girsang Berikan 3 Juta Data Honorer untuk Diangkat Menjadi PPPK Kepada Mentri PAN RB

Para honorer tersebut juga merasa khawatir data mereka diganti dengan para honorer titipan atau fiktif, sebagaimana belakangan ini ramai diberitakan sejumlah media.

Komisi II DPR Mulai Bentuk Panja Revisi UU IKN, Pembahasan Segera Dimulai

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menuturkan, rapat kerja kali ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam draft RUU IKN bersama pemerintah.

Junimart Girsang: Tindakan KPI Terkait Tayangan Azan yang Tampilkan Ganjar, Seperti Tingkah 'Kegenitan'

Tayangan Ganjar dalam azan boleh dinilai salah dan layak ditindak, hanya ketika Ganjar Pranowo telah mendaftarkan diri sebagai seorang calon presiden.

Anggota Parlemen Soroti Serius Insiden di Rempang Eco City

Pada prinsipnya, negara harus menghormati masyarakat yang telah lama menduduki suatu wilayah. Sehingga proses pengambilalihan lahan tidak bisa di lakukan sepihak.

Tekan Angka Putus Sekolah, Junimart Girsang Kembali Salurkan Ratusan Beasiswa

Program ini sudah menjadi program kerja Junimart di wilayah Kabupaten, Asahan, Batu Bara, Dairi, Karo, Langkat, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Binjai, Pematangsiantar dan Tanjungbalai.

Komisi II Berharap Pemilu 2024 Lebih Berkualitas

Komisi II ingin memastikan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga bisa berharap pemilu 2024 lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya.

Rifqinizamy: Kesejahteraan Soal Subjektivitas, Perlu Ada Pembenahan 

Untuk bisa menuju kesejahteraan, pengalokasian gaji ASN perlu efektif dan efisien dalam volume dan jumlah agar tidak mengganggu porsi APBN.

Komisi II: Tidak Akan Ada PHK Massal Tenaga Honorer 2023

UU Nomor 5 Tahun 2014 menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non ASN selama ini sekaligus menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non ASN.

Guspardi Gaus Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Batalkan Penundaan Pemilu 

Legislator asal Sumatra Barat itu pun mengatakan, terkait putusan PN Jakpus ini, pihaknya meminta kepada Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa majelis hakim yang memutuskan perkara ini.

Ungkap Penyebab Mafia Tanah Sulit Diberantas, Junimart Girsang Desak Permen ATR-BPN No 21 Tahun 2020 Direvisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, itu lantas mengungkap salah satu contoh pasal di dalam Permen tersebut yang selama ini menjadi alat bagi para mafia tanah dalam menjalankan aksinya.

Komis II Dorong Kemajuan Ekosistem Bisnis dan Usaha di Kota Bogor

KETUA Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan menyatakan pihak legislatif akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder di Kota Bogor, guna memajukan ekosistem bisnis dan usaha.

Komisi II DPRD Kota Bogor Tagih Laporan Pendapatan Perumda PPJ

KOMISI II DPRD Kota Bogor raker dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor terkait monev kinerja direksi yang berdampak kepada pendapatan PPJ kepada Pemkot Bogor.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia