Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pemerintah secara tegas melawan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bebas dua terdakwa kasus Indosurya.
Komisi III DPR bakal memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah bersama rakyat akan menyelenggarakan pemilu serentak di 2024. Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi tidak akan ditunda.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan aliran uang Rp300 triliun di Kemenkeu harus ditindaklanjuti. Ia siap bahas dengan DPR.
Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi janggal hingga temuan rekening gendut pejabat.
Pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (DPP IKA UII) menggelar bakti sosial kepada masyarakat di berbagai wilayah di Bali.
Belum terima data transksi mencurigakan Rp300 triliun kementerian keuangan, KPK enggan berkomentar.
Kejagung mengemukakan pihaknya belum mengetahui secara resmi informasi adanya transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan hasil dari informasi hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu.
Mahfud menyayangkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era itu tidak langsung bergerak melakukan pemeriksaan
Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam juga menduga ada pihak yang bermain di balik putusan itu kemudian menggunakan kekuatan yudikatif melalui pengadilan untuk menunda pelaksaan pemilu 2024.
Mahfud menegaskan bahwa PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut sembari menjabarkan setidaknya ada empat alasan berdasarkan hukum.
Menkopolhukam juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan.
Bicara korupsi di Indonesia dalam masalah ini ada di bagian hulu dan hilir, bagian hulu pencegahan dengan memaksimalkan penurunan perilaku koruptif.
Mahfud merinci terdapat penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari obligor/debitur ke kas negara, penyitaan dan penguasaan fisik aset, serta penyerahan aset.
Video tersebut tidak ubahnya sebuah fitnah kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyepakati Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menjadi Ketua Panja) untuk membahas perubahan keempat revisi UU MK.
Mahfud menegaskan bahwa Pemerintah tidak menutup kemungkinan menempuh upaya lain mengingat penyanderaan warga sipil adalah tindakan yang tidak bisa diterima dengan alasan apa pun.
Ketegasan hakim yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat menunjukan independensi lembaga peradilan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved