Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMENTAR nyeleneh dari sejumlah menteri terkait penindakan korupsi ternyata memberi dampak pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.
Menko Polhukam menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menyelematkan aset negara dari tangan koruptor, tanpa menunggu putusan pengadilan.
Mahfud MD menyebutkan upaya pemerintah dalam penanganan korupsi meliputi sinkroniasai undang-undang ataui penataan regulasi, pembinaan SDM serta digitalisasi pemerintahan
Mahfud menuturkan hakim memiliki kebebasan untuk mengeluarkan putusan. Hakim akan mengeluarkan putusan secara profesional berdasarkan fakta.
Mahfud mengaku terpukul skor IPK Indonesia turun drastis menjadi 34 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan angka terendah sejak era reformasi 1998.
MPR juga mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur dalam menormalisasi keamanan di wilayah Papua.
Pernyataan Mahfud turut dikuatkan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menilai KSP Indosurya tidak berhak menghimpun uang dari masyrakat.
KEMENPOLHUKAN setuju pemerintah harus melaksanakan putusan pengadilan yang inkracht dengan leading sector-nya Kementerian ATR/BPN melakukan koordinasi dengan Kemenkeu. Satu syarat lagi.
"Untuk segera melakukan penyelidikan terkait oknum jenderal tersebut agar tak membuat isu makin liar yang merugikan institusi Polri,"
Keputusan kembali membuka kasus tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Menko Polhukam menyoroti mafia tanah yang seringkali bertindak lebih cepat, serta mengalahkan langkah pemerintah yang berbenturan dengan aturan hukum.
Mahfud menjelaskan setidaknya ada dua alasan mengapa Rakor Kemenkopolhukam meminta pemeriksaan terhadap penyidik Polresta Bogor tersebut.
"Jayapura itu kondusif. Mungkin kalau di pegunungan itu iya. Itu ada atau tidak ada penangkapan Lukas memang sering terjadi pembunuhan. Itu persoalan lain," kata Menko Polhukam.
Puspakopi Unitomo Surabaya, BPIP, dan Gerakan Peradaban Indonesia (GPI) akan menggelar Dialog Kebangsaan bertemakan ‘Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa’.
Menko Polhukam mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyerahkan bukti kepada DPR RI, terkait tudingan intervensi pemerintah dalam penetapan partai politik peserta pemilu.
Presiden akan membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya.
Pengobatan Lukas baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan pengawalan pihak KPK
"Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain kepentingan hukum. Kasus sudah terbuka, masalahnya apa sudah dibuka oleh KPK oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini,"
Mahfud menyebut pemilu selalu disertai dengan tudingan kecurangan, hanya tempatnya berbeda. Sebelum reformasi kecurangan terjadi secara vertikal, kini terjadi secara horizontal
Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved