Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TURUNNYA angka indeks persepsi korupsi (IPK) peiode 2022 mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong agar DPR bisa mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.
Diketahui, rancangan regulasi tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. "Saya ajak parpol kerja sama. Pemerintah ajukan RUU Perampasan Aset sebagai langkah dalam peristiwa tindak pidana, yang kemudian asetnya bisa dirampas sebelum putusan final," ungkap Mahfud dalam keterangannya, Jumat (3/2).
Baca juga: IPK Anjlok, ICW: Yang Dipanen itulah hasil yang Ditanam
Pihaknya meyakini perampasan aset efektif untuk menekan angka kasus korupsi. RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menyelematkan aset negara dari tangan koruptor, tanpa menunggu putusan pengadilan.
"Kalau tidak dirampas, contohnya kasus BLBI, orangnya sudah serahkan tanah sekian juta hektar kepada negara sebagai jaminan utang. Karena masih berproses pengadilan, kita hanya bisa simpan dokumennya, tapi tiba-tiba sudah di jual," pungkas Mahfud.
Baca juga: Tak Kunjung Disahkan DPR, RUU Perampasan Aset Bakal Digugat
Selain RUU Perampasan Aset, pemerintah telah mengajukan RUU Pembatasan Belanja Uang Tunai atau Kartal kepada DPR. Pemerintah ingin membatasi transaksi uang tunai maksimal Rp100 juta. Tujuannya, mencegah transaksi tunai yang biasa dilakukan untuk menghindari catatan aliran dana dari perbankan.
"Orang kalau belanja tunai, tidak boleh lebih dari 100 juta. Kalau lebih, harus diambil dan dibayar lewat bank. RUU ini sudah dijaukan ke DPR, namun belum disetujui," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut skor IPK 2022 merupakan penilaian terburuk sepanjang era reformasi. Turunnya IPK dari 38 poin menjadi 34 poin, menandakan buruknya pandangan global terhadap iklim pemerintahan yang bersih di Indonesia.(OL-11)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
BELASAN mant pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai-ramai turun gunung menyatakan sikap atas adanya fenomena pejabat mementingkan kepentingan pemilu ketimbang pekerjaannya.
INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami stagnasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons
Stagnasi skor IPK Indonesia di 34 tentu jadi cambuk bagi KPK untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
RANKING Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2023 turun menjadi 115 dari 110 pada tahun lalu. Ada makna yang bisa ditafsirkan dari data tersebut.
Presiden terpilih diharapkan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved