Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah bersama rakyat akan menyelenggarakan pemilu serentak di 2024. Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi tidak akan ditunda.
Penegasan itu ia sampaikan saat mengisi acara ‘Menjaga Harmoni Kebhinnekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis’ di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (18/3). Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, forkopimda, kepala daerah, nara sumber, KPU, dan Bawaslu.
"Pertemuan malam ini penting karena kita belum lama dikejutkan oleh isu adanya penundaan pemilu. Putusan pengadilan Jakarta Utara memenangkan gugatan sebuah partai dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai 2025," ujar Mahfud.
Baca juga: Ini Potensi Pelanggaran Pemilu yang Diantisipasi Bawaslu
Menurutnya, putusan pengadilan Jakarta Utara itu salah kamar, salah posisi, karena pengadilan negeri tidak punya kompetensi untuk menentukan pemilu.
Di dalam Undang-Undang Dasar sudah punya empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sengketa pemilu itu, lanjut dia, ada di ranah lembaga peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum.
Baca juga: Mahfud Siap Bahas dengan DPR Dugaan TPPU Rp300 Triliun di Kemenkeu
“Partai Prima itu kalah karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU untuk ikut pemilu. Harusnya ya gugat ke Bawaslu sesuai dengan bunyi undang-undang. Kalau kamu berselisih dengan KPU ya ke Bawaslu. Kalah di Bawaslu, gugat ke PTUN, kalah lagi. Nah, ini tiba-tiba muncul menang di pengadilan umum," tuturnya. (Ant/Z-11)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Tantangan besar yang dihadapi Polri di 2023 cukup nyata, yakni menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024.
Riyanta berharap, sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, yang sudah memiliki hak pilihnya di tahun 2024, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya.
Terget memenangkan Pileg 2024, sambung Surya, akan tercapai jika para kader NasDem memiliki konsistensi dan mental pantang menyerah.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno memprediksi sebanyak 7,5 juta warga Jakarta bakal mengikuti Pemilu serentak 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved