Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Salah satu pasal yang mengalami penundaan pembahasan adalah perihal Pembiayaan Kesehatan. Pemerintah berkeinginan menghapus Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009.
DIREKTUR Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendorong terwujudnya serikat buruh di setiap negara. Terutama negera tujuan pekerja migran Indonesia (PMI).
Penyakit langka kerap mengancam jiwa. Melalui upaya preventif dan dukungan tindakan pengobatan yang konsisten, paparan penyakit langka di masyarakat diharapkan dapat ditekan lebih rendah
Pasalnya revolusi industri 4.0 yang berjalan saat ini juga berpotensi menggerus pekerjaan konvensional yang ada.
Pada kesempatan ini, Indonesia dan negara-negara anggota G20 telah berkomitmen untuk mempercepat akselerasi menuju pelindungan sosial universal untuk semua pada 2030.
Kunjungan kerja tim BURT DPR dilakukan dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI,
BPK merekomendasikan Direksi BPJS Ketenagakerjaan memperbaiki peraturan direktur tentang pedoman pengelolaan investasi, khususnya terkait pengelolaan investasi saham
Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa membawa kemanfaatan bagi para para seniman.
Untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara kedua lembaga negara ini, dilakukan perpanjangan kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
BPJS Ketenagakerjaan dengan sigap menerjunkan tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) guna mengidentifikasi peserta yang turut menjadi korban
Proses pertanggungjawaban BPJS melalui salah satu kementerian akan berdampak luas. Hal itu tentu menambah panjang birokrasi pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Jaminan sosial yang diserahkan merupakan amanah negara kepada seluruh tenaga kerja yang sudah dilindungi dan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, telah banyak dari masyarakatnya yang merasakan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ingat BPJS adalah badan hukum publik, jika menjadi di bawah naungan kementerian maka sangat berbahaya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengelola Rp700 Triliun,”
"Semua pekerja pasti punya risiko. Terlebih bagi rekan-rekan pers yang setiap hari mobilitasnya cukup tinggi. Pada saat bekerja tentu risiko kecelakaan atau kematian selalu ada."
Guna mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi seperti UU 40/2004 tentang SJSN,
BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah solusi terbaik dalam memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemkab Bandung Jawa Barat untuk segera membatalkan kebijakan penghentian layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya kita memperluas layanan kepada peserta melalui aplikasi Jamsostek Mobile
Penting bagi Indonesia untuk memiliki data yang akurat lewat program Data Desa Presisi (DDP). Seluruh kebijakan negara bagi rakyat nantinya harus mengacu kepada kondisi riil dan akurat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved