Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sejak dua tahun lalu, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau ageing society.
Sebuah negara dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia berumur lebih dari 60 tahun mencapai lebih dari 10 persen dari total populasi.
Sensus Penduduk Indonesia 2020 menunjukkan, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia mencapai 9,78 persen dari total penduduk. Satu dekade sebelumnya, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya 7,59 persen. Lonjakan sebesar 2,19 persen ini punya arti signifikan dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia.
Lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi seiring dengan menurunnya jumlah penduduk muda usia 0-14 tahun. Pada Oktober 2022 lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut, jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9 persen pada tahun 2045. Angka 19,9 persen dari populasi ini setara dengan 63,3 juta jiwa.
Dengan persentase penduduk lansia yang terus bertambah dari tahun ke tahun, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola populasi penduduknya. Populasi Indonesia yang didominasi penduduk berusia muda merupakan bonus demografi yang harus diantisipasi.
Di sisi lain, meningkatnya persentase lansia di Indonesia tetap harus direspons secara serius sebagai bentuk solidaritas antargenerasi. Pertumbuhan jumlah lansia harus diikuti dengan memperhatikan kualitas kesehatan mereka. Keberadaan para lansia mendapatkan perhatian khusus dalam Undang-undang Kesehatan.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan, hak atas perlindungan kesehatan lansia, telah diatur dalam satu bagian khusus mengenai Kesehatan Lansia.
Tujuan utama dari Kesehatan Lansia ini adalah untuk menjaga agar mereka tetap sehat, memiliki kualitas hidup yang baik, dan tetap produktif sesuai dengan martabat kemanusiaan, dimulai sejak usia 60 tahun ke atas.
“Sesuai semangat Hari Lanjut Usia Internasional tahun 2023 yang diperingati setiap 1 Oktober, Kementerian Kominfo berupaya untuk memperkuat solidaritas antargenerasi melalui komunikasi publik keseluruh lapisan masyarakat melalui jejaring yang kami miliki. Pemberian pemahaman kepada publik terkait kesetaraan dan kerja sama ini, diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan,” jelas Usman Kansong.
Lebih jauh, Usman Kansong juga menegaskan, Undang-undang Kesehatan mengklasifikasikan lansia sebagai salah satu kelompok masyarakat yang rentan dan berhak mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan primer dan lanjutan. Kesetaraan hak bagi para lansia Indonesia ini sejalan dengan tema Hari Lanjut Usia Internasional pada 1 Oktober lalu.
Tahun ini, Hari Lanjut Usia Internasional mengusung tema Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations, yang berarti Memenuhi Janji Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk Lansia: Lintas Generasi.
Tema tersebut menegaskan pentingnya membangun rasa tanggung jawab untuk peduli terhadap lansia. Bentuk kepedulian yang dimaksud adalah menghilangkan hambatan sistemik dan struktural yang kerap dialami para lansia dalam konteks pekerjaan, standar hidup, kesempatan belajar, dan akses ke layanan dan sumber daya karena sikap usia, hukum dan
kebijakan yang diskriminatif, kekurangan dana, serta kurangnya aksesibilitas dan keterjangkauan. Para lansia tetap memiliki hak untuk terus bergerak dan produktif di masa tuanya.
Peluang bagi para lansia untuk bisa bergerak aktif dan produktif bisa dimulai dengan terus mengampanyekan hidup sehat. Selain itu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan lansia adalah dengan pembiasaan pola makan sehat sejak masih muda. Seiring bertambahnya usia, maka metabolisme tubuh pun ikut menurun. Kondisi ini harus disadari para lansia Indonesia agar kesehatan mereka tetap terjaga di saat usia senja.
Meningkatnya jumlah penduduk lansia harus direspons dengan persiapan matang. Seluruh pihak tidak ingin para lansia Indonesia hidup terlunta-lunta dan hanya bergantung pada orang lain. Para lansia Indonesia diharapkan bisa hidup sejahtera dan mandiri. Karenanya, diperlukan peran pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, (RO/E-1)
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2024, Indonesia Institute For Social Development (IISD) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
Data Outlook Perokok Pelajar Indonesia pada 2023, sebanyak 47,06% anak membeli rokok secara eceran dengan tempat membeli rokok terbanyak di kios.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk negara hadir untuk menjamin para pekerja dan keluarganya terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin mendorong Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) atau rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.
KANTOR BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Ketua RT/RW.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved