Berita Terbaru Hukum Tata Negara Hari Ini

Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar Angka

PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menanggapi pernyataan kuasa hukum dari paslon Prabowo-Gibran yang mengatakan perkara perselisihan hasil pemilu TSM ialah wilayah Bawaslu 

Masyarakat Perlu Dorong Realisasi Hak Angket DPR

GURU Besar HTN Universitas Padjadjaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menyebut hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu perlu dijalankan untuk menjalankan fungsi legislatif.

Denny Indrayana Sebut Hak Angket Kecurangan Pemilu Bakal Layu sebelum Berkembang

PAKAR hukum tata negara Denny Indrayana menilai gaung hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan layu sebelum berkembang.

Kewenangan MK Tangani Pelanggaran TSM Pemilu Diperdebatkan

Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.

Sepanjang Punya Bukti Kuat, Paslon Bisa Gugat Hasil Pemilu ke MK

Pakar HTN UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut hasil Pilpres 2024 bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh paslon lain yang merasa keberatan dengan hasil tersebut.

02 Unggul Quick Count, Dirty Vote Benar

PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menerangkan situasi politik saat ini menjadi pelajaran telak dan penting bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya peduli dan melek politik.

Perjuangan Politik Bukan Sekadar Ajang 5 Tahunan

PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menilai politik Indonesia masih belum sesuai muruah yang dicita-citakan. Politik seyogianya tidak sekadar ajang mencoblos lima tahunan.

Ini Alasan Film Dirty Vote Dirilis di Masa Tenang Pemilu

TIGA pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar menjelaskan alasan film dokumenter Dirty Vote dirilis ketika masa tenang Pemilu 2024. 

Di Balik Dirty Vote, Sang Sutradara Dandhy Dwi Laksono

FILM dokumenter 'Dirty Vote' mengungkap kecurangan pemilu resmi dirilis hari ini, Minggu (11/2). Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Film itu dibintangi ahli hukum tata negara

1 Juta Penonton dalam 8 Jam, 'Dirty Vote' Telanjangi Kecurangan Pilpres 2024

FILM dokumenter 'Dirty Vote' resmi dirilis hari ini, Minggu, 11 Februari 2024. Film itu mengungkap kecurangan pemilu dengan melibatkan tiga (3) pakar hukum yakni Bivitri Susanti,

Jokowi sudah Layak Dimakzulkan

PAKAR hukum tata negara (HTN) Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Sebab, Presiden secara jelas telah melanggar Pasal 282 dan 283 UU Pemilu.

Anies Baswedan Minta Ahli Hukum dan Tata Negara Nilai Sikap Presiden Jokowi

Anies Baswedan meminta ahli hukum dan tata negara menilai pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden hingga menteri boleh berkampanye dan mendukung capres-cawapres tertentu.

Dukungan Presiden Jokowi untuk Gibran Rusak Konsep Bernegara

DUKUNGAN dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk anaknya Gibran Ramabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pemilu 2024 telah merusak konsep bernegara.

Pengertian Hukum dan Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan

Bagi warga yang melanggar hukum, sanksi akan diberlakukan, baik berupa penjara maupun denda. Rangkuman ini mencakup pengertian, tujuan, fungsi, unsur, dan jenis-jenis hukum.

2023 Tahun Penuh Ketidakpastian Hukum Pemilu

PAKAR hukum tata negara mengatakan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang penuh ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan pemilu. Mulai dari kontroversi Putusan MK soal usia capres di pilpres

Peluang Pemakzulan Terbuka, Tantangan bagi DPR

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan pemakzulan Jokowi bisa dikatakan sebagai amunisi DPR untuk membangun langkah nyata

Pakar Hukum Minta Adelin Lis Berikan Novum Baru

Pengajuan PK harus disertakan oleh novum atau bukti baru yang belum pernah digunakan pihak terpidana

Yusril Menilai Putusan MK Soal Syarat Capres Cawapres Problematik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun harus berkonsultasi dengan DPR untuk mengubah peraturan KPU. Namun, saat ini anggota DPR sedang menjalankan reses.

Pakar: Putusan MK Sarat Kepentingan Bisa Dianulir

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat capres-cawapres sarat kepentingan dan membuka celah pertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

Implementasi Keputusan MK, Perppu Cipta Kerja Tidak Melanggar Konstitusi

Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia