Berita Terbaru Hukum Pidana Hari Ini

Menko Yusril: Kritik Akademisi tak Dilarang, Itu Bagian dari Ruang Demokrasi

Yusril menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk kritik dari akademisi, merupakan bagian dari ruang demokrasi selama tidak melanggar hukum pidana.

Prabowo Kembali Singgung Korupsi, Kejagung Langsung Bidik Eks Pejabat BUMN

Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.

KUHAP 2026: Notaris Hadapi Risiko Hukum Lebih Besar, Pentingnya Perlindungan dan Disiplin Prosedural

Pemberlakuan KUHAP 2026 meningkatkan risiko hukum notaris. Pentingnya perlindungan MKN dan disiplin prosedural untuk menjaga akta autentik tetap sah.

Cegah Disinformasi, Urgensi Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru Jadi Prioritas

Pembaruan aturan menjawab perdebatan panjang yang sering terjadi antara advokat dan penyidik di lapangan.

JAM-Pidum: Paradigma Jaksa Kini Bergeser, Penjara bukan lagi Ukuran Keberhasilan

Tahun 2026 merupakan tonggak sejarah transformasi hukum pidana Indonesia.

Berkaca Kasus Hogi Minaya, Ini Aturan Pembelaan Terpaksa di KUHP Baru dan Syaratnya Agar tak Dipidana

Penjelasan Pasal 34 dan 43 UU 1/2023 tentang pembelaan terpaksa (noodweer). Simak batasan hukum agar korban kejahatan tidak menjadi tersangka.

Restorative Justice bukan Jalan Pintas Menghindari Hukuman

Sejak diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru, hukum pidana memberi ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara secara adil

SP3 Eggi Sudjana Bukti Transformasi KUHP Baru 

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tendra menilai penghentian penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana merupakan cerminan keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP yang baru

Komnas Perempuan: Dalih Suka Sama Suka tak Berlaku, Bawa Lari Anak Tetap Dipidana

Komnas Perempuan menegaskan Pasal 452 KUHP baru tetap memidana orang dewasa yang membawa lari anak meski atas dasar suka sama suka.

Kalau KUHP Baru Diterapkan Secara Utuh, Tidak Akan Ada Pemidanaan Sewenang-wenang 

Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.

Penjelasan Setkab soal Pasal-Pasal Kontroversial dalam KUHP dan KUHAP

Sekretariat Kabinet memberikan penjelasan mengenai sejumlah pasal dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional yang kini menjadi sorotan publik.

Negara Diminta Hadirkan Regulasi dan Pertanggungjawaban Pidana untuk Teknologi Blockchain

PERKEMBANGAN teknologi blockchain yang menjadi fondasi aset kripto dinilai berpotensi kuat menjadi medium baru bagi tindak pidana pencucian uang.

Pakar Hukum: RKUHAP Harus Seimbang dan tak Ada Tumpang Tindih Kewenangan

TUMPANG tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu jika tidak perbaikan dalam RKUHAP.

Ini Alasan Penyusunan KUHP Nasional Hingga Lebih dari 6o Tahun

Indonesia merupakan negara multietnis, multi-religi, multikultural sehingga tidak semudah membalikkan telapan tangan untuk menyusun KUHP Nasional, penuh perdebatan

Soal Kasus Mardani Maming, 3 Guru Besar Hukum Desak Hal Ini

Putusan itu menyatakan tidak terdapat kesepakatan diam-diam, karena itu tidak ada hubungan sebab akibat antara keputusan terdakwa selaku Bupati dengan penerimaan fee atau dividen.

KUHP Baru Atur Lebih Tegas soal Perselingkuhan dan Perzinaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih tegas mengenai perselingkuhan dan perzinaan.

Kejagung Terapkan Hukuman Maksimal untuk Pelaku Judi Onlne, Berapa Lama?

Judi online dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

RUU KSDHAE Perberat Sanksi Bagi Penjahat Lingkungan

Adanya pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Polisi Ungkap Kasus Narkoba Jenis Ganja Seberat 73 Kg di Depok

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat pengedar narkotika jenis ganja dengan barang bukti seberat 73 kilogram (kg) di kawasan Depok

KemenPPPA Dorong Aparat Penegak Hukum Usut Kasus Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Kemen PPPA mendorong  aparat penegak hukum dapat segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia