Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Seharusnya dengan basis evaluasi dan pemetaan yang tepat, Kemenkumham bisa efektif meminimalisir permasalahan Lapas.
Atas permintaan Lembaga Adat Badui, nama wisata Badui akan diganti dengan 'Saba Budaya Badui' atau kunjungan silaturahmi dengan masyarakat Badui.
RUU Perampasan Aset merupakan solusi untuk membatasi buronan koruptor mengakses harta mereka di tengah proses pelarian dari hukum.
Sebagai salah satu kebijakan dari Kemendikbud, Merdeka Belajar ternyata sudah dipatenkan oleh pihak swasta. Akankah akan menjadi masalah hukum ke depannya.
Editor Metro TV Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir tol JORR di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Seluruh suku di Palestina harus bersatu demi mencapai kemerdekaan. Seperti Indonesia yang berhasil mengalahkan 350tahun penjajahan Belanda setelah seluruh suku bersatu.
DPR masih melihat adanya perbedaaan tafsir dan persepsi antara OJK, nasabah dan Minnapadi soal kewajiban pengembalian dana nasabah serta tanggung jawab manajer investasi.
Syaikhu berharap BP Tapera bisa membantu aksesibilitas peserta untuk mendapatkan perumahan
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan meminta parlemen Asia bahu membahu memerangi virus covid-19.
Komisi IV DPR RI juga meminta tiga kementerian ntuk terus melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbah B3 ilegal di Indonesia.
Adapun tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016
Pemerintah berharap akan terjadi perbaikan pada kuartal III dan IV setelah diterapkan kenormalan baru (new normal) yang menghidupkan kembali perekonomian secara bertahap.
Mengingat, UU PDP dirancang untuk semua pihak. Tidak hanya publik dan swasta, melainkan juga pemerintah. Sehingga, pengawasan regulasi membutuhkan keberadaan lembaga independen.
Maria Pauline Lumowa sebelumnya menggondol uang senilai Rp1,7 triliun dari BNI dengan Letter of Credit fiktif.
RDP yang berlangsung tertutup itu menimbulkan pertanyaan publik.
Jika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur dalam Perpres itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik dan diskresi presiden tanpa kontrol publik dan DPR.
Sepak terjang Rieke mengusung RUU HIP membuat gerah mayoritas anggota. Pasalnya, sebagian besar fraksi pada awalnya tidak mengetahui materi rancangan
Dengan begitu, prosesnya diharapkan menjadi lebih mudah. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan urgensi penerbitan UU PKS untuk menghentikan kasus kekerasan seksual.
"Pembiayaan penyediaan di Indonesia melalui program JHT hanya 1 akun tidak dapat disinergikan dengan Tapera. Hal ini dipisahkan akun JHT dan akun perumahan."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved