Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR sepaham bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendesak untuk segera dilakukan. RUU Perampasan Aset merupakan solusi untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi (tipikor).
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan RUU Perampasan Aset merupakan 1 dari 13 RUU yang diusulkan NasDem untuk masuk ke dalam Prolegnas. Hal yang sama juga diajukan oleh pemerintah yang juga mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas.
"Jadi RUU perampasan aset itu memang sudah masuk Prolegnas. DPR dan pemerintah sepakat RUU ini perlu segera di bahas," tutur pria yang akrab disapa Tobas itu di Jakarta, Minggu (12/7).
Tobas menjelaskan, Komisi III menyadari bahwa payung hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada para koruptor. Karena itu RUU Perampasan Aset merupakan solusi untuk membatasi buronan koruptor mengakses harta mereka di tengah proses pelarian dari hukum.
"Salah satu yang di takuti oleh para koruptor ini kan tidak bisa menikmati hartanya. Maka RUU Perampasan Aset merupakan efek jera bagi mereka," ungkap Tobas.
Berkaca dari kasus para koruptor yang menjadi buronan di luar negri, Tobas menjelaskan pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan strategi yang tepat untuk membuat para buronan tersebut tidak bisa bergerak bebas di luar negri. Selama ini, karateristik para buronan koruptor ialah selalu bisa menjalankan bisnis mereka dengan bebas dari luar negeri.
"Karateristik dari para buronan ini kan dalam pelarian masih bisa jalankan bisnisnya. Mereka bisa berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha di dalam negri. Artinya selama ini tidak ada pembatasan ruang gerak ," ujarnya.
Tobas melanjutkan, selain RUU Perampasan Aset saat ini Komisi III tengah fokus membahas dua RUU yang juga menjadi prioritas dalam prolegnas. Kedua RUU terebut yakni RUU Pemasyarakatan dan RKUHP. "Setelah 2 RUU tersebut kita akan langsung lakukan pembahasan RUU Perampasan Aset," jelasnya. (R-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved