Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI X DPR RI akan memanggil beberapa pihak untuk mengurai persoalan tunggakan honor dan bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC).
Adapun tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016. Selain itu, ada bonus yang dijanjikan pemerintah untuk 700 panitia senilai dua kali gaji juga belum dibayarkan.
Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menjadi Pengguna Anggaran diminta untuk bertanggung jawab dan mencari solusi secepatnya agar masalah yang sudah diderita Panpel Asian Games 2018 sejak empat tahun lalu bisa tuntas.
“Rasanya ketika ada identitas panitia, ada wujud kerjanya di event negara tidak diabayarkan miris. Tentu kami akan mendorong ini bisa selesai,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018, Kamis (9/7).
Selain akan memanggil Menpora Zainudin Amali, Komisi X juga akan memanggil Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengurai persoalan tersebut.
Baca juga : Meski Negatif Covid-19, Jokic tidak Bisa Membela Nuggets
Persoalan ini muncul saat adanya review dari BPKP pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal. Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana INASGOC. Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.
Review BPKP itu hanya mempertimbangkan akan membayar penuh gaji tiga departemen saja, yakni General Affairs, Finance, dan Procurement. Padahal tiga departemen tersebut merupakan departemen pendukung.
Sementara, tujuh departemen yang terlibat secara teknis yakni Departemen Transportation, Accommodation, Catering, Accreditation, Media PR, Promotion, Games Look & Socialization, dan Arrival Departure justru tidak dibayarkan.
“Tujuh departemen yang direview BPKP tidak dicantumnya besaran gajinya, alias hanya Rp0. Padahal mereka bekerja keras dalam menyiapkan enam kegiatan besar persiapan Asian Games 2018 di tahun 2016 tersebut. Hal ini jelas melukai profesionalisme panpel INASGOC,” kata Johanna Ambar, juru bicara IKAPAN AG 2018 yang di tahun 2016 bertugas di Direktorat Akomodasi Asian Games 2018. (OL-7)
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, mengatakan total kerugian yang dialami mencapai Rp8,9 miliar.
HAGOC akan melakukan finalisasi daftar cabang olahraga bersama OCA dan Komite Olimpiade Tiongkok.
Deklarasi dukungan akan dilakukan pada Minggu (7/4) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (7/4).
Hendy merupakan peraih medali emas Asian Games 2018 saat berpasangan dengan Yolla Primadona.
Pelaksanaan pesta olahraga bangsa Asia ke-18 itu kian menegaskan pamor Asian Games sebagai ajang olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade.
Pemerintah sudah pernah membahas masa depan berbagai arena yang pernah dipakai saat Asian Games 2018.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved