Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pengguna internet harus tahu, paham, dan sadar tentang risiko negatif dari internet sehingga lebih berhati-hati.
"Si tersangka mengaku staf BTPN. Staf Jenius (bank digital BTPN)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (13/10).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kerahasiaan data pribadi merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara.
CEO Tokocrypto Pang Xue Kai menegaskan dasar filosofi operasional Tokocrypto adalah membangun kepercayaan pelanggan.
Perlu adanya dukungan berbagai pihak untuk memperkuat sistem data di masyarakat.
DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri mengaku akan berkoordinasi dengan Direktorat Siber guna menyelidiki dugaan pengambilan data tanpa izin oleh Sekuritas Ajaib.
Tenaga pendidik harus turut andil untuk memberikan edukasi dan informasi kepada peserta didik dan masyarakat lain guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
Demi mewujudkan ekosistem digital dan perbankan yang aman, diperlukan upaya kolaboratif antara penyedia layanan dan pengguna.
DALAM dua pekan terakhir, pemberitaan terkait kebocoran data mulai menyeruak ke publik.
Menurut Menkominfo, badan atau lembaga pelaksana pengawasan PDP secara teknis akan dilakukan kementerian, sesuai arahan langsung dari Presiden.
Menurutnya, per 5 September kemarin, total masyarakat yang melakukan skrining dengan menggunakan Peduli Lindungi di beberapa sektor publik seperti Pusat perbelanjaan
Kementerian Kominfo dan Komisi I rencananya akan kembali menggelar rapat kerja pada Selasa (7/9) atau Rabu (8/9). Dalam kesempatan iti, Kominfo akan kembali membahas soal nasib RUU PDP.
Dengan begitu nasib pembahasan ke depan dari bakal regulasi usulan pemerintah ini masih menunggu persetujuan pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).
Keamanan dan ketahanan digital dianggap sebagai komponen penting untuk memajukan bangsa Indonesia. Maka kaum milenial perlu mengetahui dan memahami substansi penting dalam RUU PDP
Sebelumnya, pembahasan RUU PDP antara Kominfo dan Komisi I yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU PDP terhenti lantaran menemui jalan buntu.
“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,”
Johnny G Plate menuturkan, bocornya informasi NIK dan tanggal vaksinasi covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan berasal dari aplikasi PeduliLindungi.
Budi menjelaskan lebih lanjut, aplikasi PeduliLindungi ini, merupakan sarana warga untuk melakukan pengecekan status vaksinasi atau hasil tes laboratorium.
Adapun data Presiden Jokowi dalam sertifikat tersebut yakni NIK, tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi pada 27 Januari 2021, hingga jenis vaksin yang digunakan.
Penghapusan tersebut menyusul pengumuman oleh badan legislatif Tiongkok pada Jumat di mana Tiongkok meloloskan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved