Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mempertanyakan maksud dari temuan PPATK soal dana mencurigakan untuk Pemilu 2024.
KEPALA Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Mohammad Fadil Imran meluruskan soal adanya operasi intelijen asing pemberi dana untuk koalisi capres dan cawapres tertentu.
Banyak laporan dana kampanye yang sekadar basa-basi untuk memenuhi persyaratan.
Dikutip dari pelayanpublik.id, total dana yang disediakan partai rata-rata mencapai Rp150 hingga 250 miliar per tahun secara nasional dan daerah.
PEMPROV Kalimantan Selatan menggelontorkan bantuan dana bagi partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di parlemen DPRD Kalimantan Selatan sebesar lebih dari Rp9,3 miliar.
KPU mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk tak gunakan dana kampanye ilegal. Komisioner KPU RI Idham Holik mengemukakan akan ada sanksi pidana jika peserta pemilu menerima dana hitam.
Kemendagri telah mengusulkan kenaikan dana bantuan bagi partai politik dari Rp1000 menjadi Rp3000 per suara, akan mulai diterapkan mulai tahun depan.
PPP berencana mendatangi Kantor KPU usai terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait kepengurusan partai yang baru.
Tak hanya itu, KPU bakal sinkronisasi data pengurus parpol yang telah terdaftar dalam Sipol dengan NIK KTP
BESARAN bantuan keuangan bagi partai politik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami penaikan tahun ini.
PEMPROV Kalsel mengucurkan bantuan bagi 10 partai politik peserta Pemilu 2019 peraih kursi di DPRD Provinsi, sebesar Rp5.000 tiap suara dengan total bantuan Rp9 miliar lebih.
Pras, sapaan karibnya menyampaikan, bantuan keuangan atau APBD untuk Parpol merupakan amanat Undang-Undang yang pelaksanaannya bersifat rutin, tiap tahun.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengucurkan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) tahun 2021 hingga total sebesar Rp 27.255.145.000.
Apalagi mulai 2022, partai politik harus mempersiapkan diri untuk pemilihan umum serentak pada 2024.
“Selama 15 tahun terakhir, tidak ada masalah dengan penyalurannya. Tata kelola untuk administrasi SPJ DPP Partai Demokrat adalah salah satu contoh yang bagus administrasinya,”
Karena itu, ujar Baidowi, Mendagri bisa membuat semacam ketentuan teknis agar usulan PPP bisa berjalan.
KPK merekomendasikan peningkatan dana bantuan partai politik sebesar Rp8.000 per suara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penghitungan besaran bantuan keuangan partai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 masih sangat jauh dari kebutuhan partai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved