Berita Terbaru BPKP Hari Ini

BPKP Ungkap Modus Pemda Akali Anggaran yang Terus Berulang Selama 20 tahun

BPKP mengungkap beragam modus kecurangan yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam perencanaan anggaran. Modus itu terus berulang selama 20 tahun terakhir. 

BPKP Ungkap Anggaran Daerah tak Efisien Mencapai Rp141 Triliun

Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2023 menunjukkan hampir 54% perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien.

Kejagung Bidik Zarof Ricar dengan Pasal Pencucian Uang

Zarof merupakan tersangka kasus permufakatan jahat terkait suap dan gratifikasi pengurusan perakra pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tannur.

Tim Internal MA tak Boleh Masuk Ranah Penyidikan Kejagung

Kejagung masih mendalami sumber uang senilai hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram yang disita dari Zarof Ricar selaku mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA.

Menhut Gandeng BPKP Tertibkan Lahan Sawit Ilegal

TANPA penegakan hukum, perbaikan tata kelola sawit di Indonesia dinilai jalan di tempat.

KPK Lakukan Penggeledahan di Kalimantan Usut Korupsi LPEI

KPK mengaku sudah pernah terbang dari Jakarta ke Kalimantan untuk mencari bukti kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

BPKB Kerahkan 77 Auditor Periksa Keuangan PON XXI Aceh-Sumut

Sebanyak 77 auditor pun dikerahkan ke lokasi kegiatan untuk mengawal akuntabilitas tata kelola keuangan kegiatan tersebut.

Kolaborasi Kemenkes, KPK, BPKP, BPJS Kesehatan Cegah dan Tangani Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan. 

Program tak Sesuai Rencana, bukan Kesalahan Satu Pihak

ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.

Pakar Duga Ada Unsur Politis dalam Penanganan Kasus Korupsi Besar-besaran di Kejagung

Kejaksaan Agung tengah menangani sejumlah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang cukup besar. Dinilai terdapat unsur politis.

Ini Daftar Pansel KPK, Tugas Rampung 24 Desember

Presiden Jokowi sudah menandatangani surat Keputusan Presiden tentang pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK sekaligus anggota dewan pengawas KPK.

Kasus Korupsi APD Kemenkes, Fungsi Pencegahan KPK Dipertanyakan

KPK dinilai gagal mencegah korupsi dalam pengadaan APD, padahal KPK merupakan bagian dari tim yang ditugaskan untuk memastikan tidak ada permainan kotor dalam proyek pengadaan itu.

BPKPAD Klaten Gencarkan Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

BPKPAD Kabupaten Klaten gelar sosialisasi Perda No 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Jakpro Kaji Usulan Legal Opinion Kampung Bayam

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mempertimbangkan untuk mengusulkan permintaan pendapat hukum kepada Kejaksaan Agung dan BPKP untuk menyelesaikan masalah Kampung Bayam.

Warga Kampung Bayam Khawatir Proses Legal Opinion Hanya Mengulur Waktu

Muhammas Furqon, khawatir proses meminta pendapat hukum atau 'legal opinion' dari Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya untuk mengulur waktu. 

Legal Opinion Kejaksaan Diperlukan Selesaikan Masalah Kampung Bayam

hal itu agar nantinya Jakpro maupun Pemprov DKI memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk menangani Kampung Susun Bayam yang saat ini sedang ditempati secara paksa oleh beberapa warga

KPK Tunggu Data Kerugian Negara dari BPKP Terkait Kasus APD Kemenkes

KPK masih menanti perhitungan kerugian negara dari BPKP terkait kasus korupsi pengadaan APD di Kemenkes.

Ledakan di Smelter di Morowali, DPR Minta Pabrik Smelter asal Tiongkok Diaudit Menyeluruh

"Pemerintah harus mengaudit semua smelter asal Tiongkok secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa," ujar Mulyanto

OJK Sebut 7 Dana Pensiun BUMN dalam Pengawasan Khusus

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan tujuh dari 12 perusahaan Dana Pensiun (Dapen) yang masih dalam status pengawasan khusus merupakan milik Kementerian BUMN.

Pemda di Kalsel belum Punya Strategi Konkret Tangani Inflasi

Peta jalan pengendalian inflasi pada 14 pemerintah daerah di Kalsel belum sepenuhnya memuat strategi 4K.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia