Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sosialisasi peraturan daerah tersebut, digelar di Kantor Kecamatan Kalikotes, Kamis (21/3), dan dihadiri anggota Komisi II DPRD Klaten, Camat Kalikotes Kliwon Yoso, Kepala Desa, dan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan (PBB).
Analis Pajak dan Retribusi BPKPAD Kabupaten Klaten, Colob, selaku narasumber dalam paparannya menjelaskan dalam Perda No 15 Tahun 2023 telah ditetapkan mengenai jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
Baca juga : Polres Klaten Gelar Sosialisasi Alokasi Anggaran Tahun 2024
"Dalam sosialisasi Perda No 15 Tahun 2023 di Kecamatan Kalikotes, kita sampaikan materi khusus yang terkait dengan jenis pajak dan retribusi daerah. Adapun penekanannya pada PBB dan BPHTB," jelasnya.
Untuk PBB, kata Colob, ada prioritas bagi petani yang memiliki lahan pertanian dan peternakan. Dalam hal ini, Pemkab Klaten memberikan kemudahan atau keringanan pajak sebesar 0,08%.
Sedangkan untuk BPHTB (Bea Peroleham Hak atas Tanah dan Bangunan), pemerintah memberikan kemudahan, pengurangan, bahkan pembebasan atas pajak BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga : Tidak Lapor Pembayaran Pajak, Wajib Pajak di DKI Bakal Kena Denda Rp500 ribu
"Dalam sosialisasi ini dihadirkan kepala desa dan petugas pemungut pajak, dengan harapan pemerintah desa bisa menyampaikan informasi tentang jenis pajak dan retribusi daerah ini kepada masyarakat," imbuhnya.
Menurut Colob, BPKPAD Klaten terus menggiatkan sosialisasi Perda No 15/2023. Tujuannya agar masyarakat memahami peraturan daerah yang baru ini, serta menyadari masalah perpajakan .
Sementara, jumlah obyek pajak PBB di Kecamatan Kalikotes pada 2024, yaitu 15.741 obyek. Sedangkan jumlah ketetapan pajaknya sekitar Rp1,1 miliar yang mencakup tujuh desa.
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Klaten Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial di Desa Sidowayah
Terkait, Camat Kalikotes Kliwon Yoso berharap kepada para kepala desa dan petugas pemungut PBB bersemangat dalam penarikan PBB. Sehingga, target capaian tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun 2023.
Target capaian PBB Kecamatan Kalikotes 70% pada 2023, tapi tercapai 66%. Adapun target 2024 hampir sama dengan tahun lalu, syukur capaiannya bisa lebih tinggi.
"Untuk itu, para kepala desa dan petugas pemungut PBB diharapkan bisa menyampaikan informasi yang didapat dari sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah ini kepada masyarakat," kata Kliwon Yoso. (Z-3)
Ada 1.009 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di sepanjang Januari hingga akhir Juli 2024. Dari jumlah itu, angka kematian mencapai 31 orang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
SEBANYAK 38 personel Polres Klaten menerima penghargaan atas berbagai prestasi yang dicapai, mulai dari pengungkapan kasus hingga keberhasilan dalam berbagai lomba
PEMERINTAH Kabupaten Klaten menggelar upacara peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 di Alun-alun Klaten. Selesai upacara dilanjutkan hiburan Tari Samira Santika dan Klaten Lurik Carnival 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Grha Bung Karno, Kamis (25/7).
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved