BPKP Ungkap Modus Pemda Akali Anggaran yang Terus Berulang Selama 20 tahun

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap beragam modus kecurangan yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam perencanaan anggaran. Modus itu terus berulang selama 20 tahun terakhir.

"Ini kalau kita lihat modusnya ini masih sama-sama aja 10-20 tahun yang lalu, berulang, berulang, berulang, berulang ya kan, salah perencanaan penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Kepala BPKP Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11).

Modus pertama, kata Ateh, adanya manipulasi di dalam perencanaan dan penganggaran. Serta adanya suap, gratifikasi, hingga nepotisme.

"Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan penganggaran, arahnya kemana, mau dipotongnya di mana, kami masih lihat itu," bebernya.

Kemudian, Ateh menemukan penyalahgunaan diskresi kebijakan. Hal ini kerap dijadikan alasan untuk memuluskan tindakan kejahatan.

Selain itu, ada penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu, adanya pungutan liar dalam pemberian izin dan manipulasi laporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai tapi dianggap selesai di dalam laporan keuangan, asetnya dimasukan uangnya juga dimasukkan. Ini banyak juga kita temukan di dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," bebernya. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal