Tim Internal MA tak Boleh Masuk Ranah Penyidikan Kejagung

TIM internal yang dibentuk Mahkamah Agung (MA) setelah pengungkapan kasus pengurusan perkara oleh penyidik KejaksaanAgung dengan terdakwa Ronald Tannur diminta tak masuk ke ranah penyidikan. 

Sejauh ini, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung masih mendalami sumber uang senilai hampir Rp1 triliun dan emas seberat 51 kilogram yang disita dari Zarof Ricar selaku mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman mengatakan, publik berhak mempertanyakan independensi tim MA tersebut karena bersifat internal. Pada Senin (4/11), tim internal MA sudah mengklarifikasi Zarof di Kompleks Kejagung, Jakarta.

Baca juga : Kejagung Sebut Pemeriksaan Tim Internal MA ke Zarof Ricar tak Ganggu Penyidikan

Zaenur menyebut, seharusnya tim bentukan MA itu fokus pada dua hal. Pertama, penegakan kode etik melalui fungsi pengawasan. Kedua, melakukan investigasi untuk mengungkap jaringan mafia peradilan di lingkungan MA sendiri.

"Tim ini tidak boleh masuk ke ranah penyidikan yang menjadi kewenangan dari penyidik kejaksaan. Harus ada pemisahan yang jelas agar proses penyidikan itu tidak terganggu," jelasnya kepada Media Indonesia, Rabu (6/11).

Menurut Zaenur, keraguan atas kerja tim bentukan MA tidak akan terjadi jika unsur di dalamnya melibatkan pihak eksternal, misalnya Komisi Yudisial (KY), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akademisi, maupun tokoh masyarakat lainnya.

"Yang bisa bekerja secara independen untuk mendapatkan fakta dan memberikan saran-saran perbaikan ke depan agar mafia peradilan itu bisa ditekan di internal MA," pungkasnya. (Tri/I-2)