Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemangkasan eselon III dan IV diharapkan dapat memaksimalkan kinerja eselon I dan II serta mewujudkan efi siensi birokrasi yang miskin struktur, tetapi kaya fungsi.
PEMERINTAH kini menggalakkan program penguatan ideologi Pancasila untuk aparatur sipil negara (ASN).
Sekda Kabupaten Pidie, Idhami meminta agar para ASN untuk mengurangi aktivitas di luar kepentingan dinas.
PEMANGKASAN eselon III dan IV dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan profesionalitas aparatur sipil negara.
RENCANA penghapusan eselon III dan IV telah mewacana sejak diungkap pada pelantikan para pembantu Presiden pada Rabu (24/10) lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan menjelang Pilkada serentak 2020, anggota komisioner akan mengawasi kinerja Aparatur Negeri Negara (ASN).
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Bangka Belitung (Babel) ada 5000 lebih. Sedangkan yang menempatkan jabatan eselon III dan IV sebanyak 875 orang.
Sebelumnya, BKN sudah memiliki rencana pemangkasan eselon. Namun, ada beberapa hal yang masih diperbaiki sehingga tidak jalan. Sayangnya, Ridwan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi.
Taspen selalu bersinergi dengan Korpri untuk terus memberikan peningkatan layanan dan kesejahteraan bagi para aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.
Hal itu karena ASN wajib menjaga netralitas.
PT ASABRI (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen meningkatkan perekonomian kerakyatan
SURAT Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai berlebihan.
KEPALA desa dan kalangan aparatur sipil negara (ASN) rentan ikut memobilisasi massa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada 2020
Pramono juga mengoreksi pernyataan pihak-pihak yang menyebut ASN dilarang mengkritik pemerintah. Menurut dia, yang dilarang yakni penyampaian ujaran kebencian.
Terbitnya SKB dapat mempersempit ruang gerak ASN bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena ASN akan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak inspektorat atau pengawas internal.
Kerawanan netralitas ASN ini memang harus diawasi.
Smart ASN tersebut memiliki banyak manfaatnya seperti waktu kerja yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih berorientasi kinerja.
Menurutnya, PNS dengan posisi tertentu, memang bisa melakukan pekerjaan dari mana saja. Bahkan, Tjahjo menyebut dirinya pun terkadang melakukan pekerjaan di dalam mobil
"Saya tidak khawatir kalau pegawai menjadi ASN akan hilang independensi. Budaya independensi di KPK kuat mulai sejak berdiri," kata Agus
"Kita tahu ada fakta intoleran, tapi kemudian jangan juga melawan intoleran dengan cara intoleran. Dampaknya menurut saya berpotensi menumbuhkembangkan intoleransi," terang Erwin.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved