Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMANGKASAN eselon di instansi, lembaga, dan kementerian memiliki kriteria tersendiri. Sehingga tidak semua eselon III, IV, dan V dipangkas. Adapun kriterianya yang berkaitan dengan keuangan.
"Adapun kriteria umum yang tidak dapat diganti yang koordinasi keuangan, unit-unit mandiri seperti kepala kantor, berhubungan dengan keuangan, atau pengelolaan barang manajemen. Selain itu, bisa," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat dihubungi, Sabtu (30/11).
Baca juga: Presiden Minta Eselon III dan IV Diganti Robot
Namun, kata dia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan dan Rebiro) menambahkan syarat apabila instansi, lembaga, dan kementerian memiliki keputusan lain. Sebab, kementerian adalah yang paling mengerti instansi masing-masing.
"Selain itu Kemenpan dan Rebiro mempersilakan apabila kementerian, instansi, dan lembaga ada keputusan lain. Nah, hal tersebut sedang dievaluasi yang dikirimkan ke Kemenpan dan Rebiro pada April 2020," ungkapnya.
Baca juga: Mensesneg: Perampingan Eselon Tak Pengaruhi Jumlah Pegawai
Sebelumnya, BKN sudah memiliki rencana pemangkasan eselon. Namun, ada beberapa hal yang masih diperbaiki sehingga tidak jalan. Sayangnya, Ridwan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi.
"Beberapa tahun yang lalu kita sudah punya ide serupa dengan ini (pemangkasan eselon) cuman sifatnya bottom up jadi masih banyak perlu diperbaiki. Tapi kalau sekarang sudah baik dari Presiden," tandasnya.
Kementerian Keuangan pada Jumat (29/11) melakukan pemangkasan eselon III dan IV. Sebanyak 19 jabatan eselon III dipangkas, sebagian besar merupakan jabatan administrasi dari sebelumnya 36 jabatan.
Selain itu, penghapusan jabatan juga dilakukan untuk pejabat eselon IV sebanyak 74 orang dari sebelumnya berjumlah 124 jabatan. (X-15)
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved