Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya akan mengawsi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2020. Pengawasan tersebut dilakukan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dibantu masyarakat, agar PNS bisa menjaga netralitas.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan menjelang Pilkada serentak 2020, anggota komisioner akan mengawasi kinerja Aparatur Negeri Negara (ASN).
"PNS dalam Pilkada telah dirangkum melalui PP no 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa Korps dan kode etik, melarang mendekati parpol terkait pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah. Termasuk mememasang spanduk dan mempromosikan dirinya atau orang lain, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah, menjadi pembicara calon sambil mengikuti simbol atau gerakan bentuk dukungan. Serta mengunggah keberpihakkan melalui medsos menghadiri deklarasi calon tanpa atribut paslon, parpol," terang Dodi Juanda, Minggu (1/12/2019).
Dodi mengungkapkan, Bawaslu akan menggandeng sejumlah tokoh masyarakat di Tasikmalaya untuk mengawasi berbagai kegiatan di lingkungan yang berkaitan dengan kampanye pasangan calon dan mengawasi aktivitas aparatur sipil negara.
baca juga: Musim Hujan, Warga Cimahi masih Krisis Air Bersih
Sementara itu, Sekretaris Daerah Iin Aminudin mengatakan, jelang Pilkada serentak meminta agar seluruh ASN harus tetap bekerja secara profesional.
"Kami tidak akan segan-segan jika ada PNS yang ikut dalam kampanye menjelang Pilkada, akan dikenai sanksi secara tegas. Saya, juga meminta agar masyarakat jika menemukan mereka ikut kampanye tolong untuk segera melaporkannya," paparnya. (OL-3)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved