Berita Terbaru DTKS Hari Ini

Mensos Janjikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Akan Punya Standar Ukur yang lebih Jelas

Ia memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.

Gibran Temui Ibu yang Keluhkan Biaya Sekolah Lewat Lapor Mas Wapres

Santi sempat bercerita kepada awak media ihwal keluhannya. Sambil menangis, ia mengungkap anaknya sempat berhenti sekolah karena keterbatasan dana. 

Kemensos Gandeng BIG untuk Perkuat DTKS

Sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan.

DPRD Dorong Dinsos Perjelas Kriteria DTKS Agar Bansos tepat Sasaran

Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.

Perbaikan DTKS Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Mensos dan Wamensos

DTKS dilengkapi dengan foto KTP dan foto rumah yang memungkinkan keadaan di lapangan dapat diverifikasi dan divalidasi.

PRT Bisa Dapat Bansos Asal Masuk DTKS

Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menginformasikan perihal bansos ini kepada warga yang membututuhkan, termasuk PRT.

Bank DKI Salurkan KLJ, KPDJ, dan KAJ untuk Masyarakat DKI Jakarta

SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)

Pemprov Beberkan Alasan Penerima KJMU Dicabut, Disdik : Judi Online Salah Satunya

SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.

Kemensos Klaim DTKS yang Jadi Acuan Penerima Bansos Selalu Diperbaharui Setiap Bulan

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran

Pemerintah akan Perbaiki Data dan Penyaluran Bansos

PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat

Kemensos Bantah Adanya Pejabat Eselon I Kementerian yang Terima Bansos

KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.

BPJS Kesehatan: Peserta PBI 96 Juta Jiwa, Turun Dibandingkan 2022 111 Juta

Jumlah peserta non aktif karena menunggak pada 2023 mencapai 15.202.292 jiwa.

Verivali DTKS lewat Musyawarah Desa Efektif tapi Tidak Efisien

Kualitas DTKS ditentukan oleh dua hal, yakni mekanisme update atau pemutakhiran data dan periode pemutakhirannya.

Keterbatasan Anggaran Diklaim Jadi Pemicu Polemik KJMU

KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.

771 Mahasiswa tidak Lagi Terima KJMU Berdasarkan Hasil Padanan Data Pemprov DKI Jakarta

PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pemadanan data penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk tahap 1 tahun 2024.

Menkeu Sri Mulyani: Bansos Merupakan Instrumen di Dalam APBN

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program BPBL Kembali Lampaui Target

Program BPBL merupakan upaya pemerintah untuk membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik.

Integrasi NIK dan Data Bansos agar Lebih Tepat Sasaran

KEPALA Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) sebagai hal yang layak dilakukan.

Kolaborasi dengan Satu Data untuk Atasi Kemiskinan

PENANGGULANGAN kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dinilai belum efektif. Salah satunya disebabkan data yang belum akurat.

75.000 Penerima KJP Plus Tahap 1 Tahun 2023 tidak Layak Dapat Bantuan

DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan, sekitar 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2023 tidak layak menerima bantuan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia