Noel Kritik Usulan KPK soal Batas Jabatan Ketum Parpol

EKS Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Pernyataan tersebut disampaikan Noel kepada wartawan usai jalani sidang di pengadilan tipikor, Jakarta, Senin (27/4).

Menurut Noel, usulan tersebut tidak tepat karena dinilai berada di luar kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Baca juga : Pakar: Klaim “Operasi Tipu-tipu” Noel Pola Klasik Koruptor, Wajib Dibuktikan

“Ini aneh. KPK ini kan institusi hukum, ya bicara hukum saja. Urusan partai politik itu urusan partai politiknya, bukan urusan KPK,” ujar Noel.

Ia bahkan menilai langkah KPK tersebut terkesan seperti ikut campur dalam ranah politik praktis. Noel menegaskan lembaga hukum seharusnya tidak mengarahkan atau mendikte kebijakan internal partai politik.

“Apalagi kemarin KPK seolah mendikte partai, pimpinan partai cocoknya dua periode. Kok lembaga hukum berpolitik?” ujarnya.

Baca juga : Kembali Diperiksa KPK, Noel Ogah Buka Mulut soal 2 Mobil

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK mengusulkan agar ketua umum partai politik dibatasi masa jabatannya maksimal dua periode.

Usulan itu disampaikan dalam kajian terkait tata kelola partai politik yang dirilis pada Rabu (22/4). Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum adanya sistem kaderisasi yang terintegrasi di tubuh partai politik.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai maksimal dua kali periode masa kepengurusan,” demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK.

Menanggapi hal itu, Noel meminta KPK tetap fokus pada tugas utamanya dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Ia juga mengingatkan agar KPK tidak melampaui batas kewenangannya dengan masuk ke ranah yang menurutnya bukan domain lembaga tersebut.

“Kalau KPK mau bikin partai, bikin saja sendiri. Tapi jangan mengatur partai politik,” ujar Noel. (Z-2)