Golkar Isyaratkan Capres-Cawapres tidak Harus Kader Parpol

PARTAI Golkar menegaskan pandangannya bahwa peluang untuk menjadi calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) harus terbuka lebar bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa, tanpa terbatas pada keanggotaan partai politik saja. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa sosok potensial tetap harus memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) meskipun mereka bukan merupakan kader dari parpol tertentu.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Sarmuji di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji untuk merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar capres, cawapres, hingga calon kepala daerah wajib berasal dari proses kaderisasi partai politik.

Ia menegaskan, partai politik memang memiliki fungsi utama dalam rekrutmen politik dan kaderisasi, namun sistem politik nasional juga perlu tetap terbuka terhadap figur-figur potensial dari luar partai.

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

Menurutnya, calon pemimpin bangsa tidak semata-mata lahir dari internal partai politik, meskipun keberadaan kader partai tetap merupakan hal yang positif dalam sistem demokrasi.

“Itulah fungsi dari partai politik dalam rekrutmen politik,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan perlunya revisi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Partai Politik. Dalam usulan tersebut, KPK mendorong penguatan sistem kaderisasi dengan pengelompokan anggota partai menjadi anggota muda, madya, dan utama.

KPK juga mengusulkan agar terdapat pengaturan bahwa calon anggota legislatif berasal dari jenjang kader tertentu, serta menambahkan ketentuan bahwa capres, cawapres, dan kepala daerah harus berasal dari sistem kaderisasi partai politik.

Selain itu, KPK turut mengusulkan adanya batas minimal masa keanggotaan di partai politik sebelum seseorang dapat dicalonkan dalam pemilu. (Ant/I-1)