Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK lima saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik mendalami pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada mereka dari Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fiktri Thobari (MFT).
“Dalam pemeriksaan ini para saksi dimintai keterangan terkait dugaan pemberian 'THR' oleh Bupati untuk para pihak,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4).
Sebanyak dua dari lima saksi yang dipanggil merupakan anggota Polri pada Polda Bengkulu. Mereka yakni AKP Muslim (MUS) dan Rico Andrica (RA).
Lalu, dua saksi lainnya merupakan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Mereka yakni, Marjek Ravilo (MR) dan Ranu Wijaya (RW). Satu saksi lainnya yakni PNS PTK bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Nia (N)
Budi enggan memerinci jawaban para saksi saat diperiksa. Informasi detil baru dibuka dalam persidangan. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu,” ucap Budi.
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu, Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Kepala Dinas PUPRPKP Harry Eko Purnomo, pihak swasta Irsyad Satria Budiman, pihak swasta Edi Manggala, dan pihak swasta Youki Yusdiantoro. (Can/P-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved