Pigai Minta TNI Klarifikasi Penembakan 5 Anak di Papua, Desak Komnas HAM Investigasi

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai meminta TNI segera memberikan klarifikasi atas insiden penembakan di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang dilaporkan menewaskan sedikitnya lima warga sipil, termasuk balita.

“Saya meminta agar TNI segera memberikan klarifikasi. Atas jatuhnya korban termasuk ada anak-anak dan balita, saya menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam. Tidak boleh ada korban masyarakat sipil dalam konflik antara TNI dan TPN OPM,” tegas Pigai kepada wartawan, Kamis (16/4).

Pigai menekankan bahwa konflik antara TNI dan kelompok bersenjata seperti TPNPB tidak boleh mengorbankan masyarakat sipil. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan perlindungan warga di tengah eskalasi konflik di Papua.

Baca juga : Komnas HAM Berkirim Surat ke TNI Izin Periksa Tersangka Kasus Andrie Yunus

Selain itu, Pigai mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera melakukan investigasi guna mengungkap fakta secara objektif di lapangan.

“Komnas HAM harus segera turun untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

Menurut Pigai, langkah investigasi tersebut penting untuk memberikan kejelasan kepada publik, terutama di tengah keterbatasan informasi resmi yang beredar terkait insiden tersebut.

Baca juga : Komnas HAM Desak Panglima TNI Periksa Mantan Kabais Terkait Penyerangan Andrie Yunus

Ia juga menyoroti adanya operasi militer di wilayah sipil yang dinilai berpotensi menimbulkan korban tambahan. Karena itu, Pigai meminta penghentian sementara operasi militer di area yang berdampak pada masyarakat.

“Kami meminta penghentian sementara seluruh operasi militer di wilayah yang berpotensi berdampak pada masyarakat sipil, khususnya di area pengungsian. Perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Insiden di Distrik Kemburu ini kembali menambah daftar panjang kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Peristiwa tersebut juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, terutama jika wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai zona aman. (Dev/P-3)