Isu Kudeta Prabowo Disorot, Pengamat: Hanya Tafsir Politik, Bukan Ancaman Nyata

PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo terkait adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi menimbulkan tafsir ganda.

Menurut Jamiluddin, istilah kudeta yang disampaikan Hashim belum tentu merujuk pada pengertian umum, yakni pengambilalihan kekuasaan secara paksa dan inkonstitusional.

“Pernyataan Hashim tersebut bisa saja bermakna ganda. Kudeta yang dimaksud sebatas bermakna ada pihak atau tokoh yang mau menurunkan Prabowo dari presiden, bukan kudeta sebagaimana dipahami pada umumnya,” ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (10/4).

Baca juga : Aktivis 98: Hormati Proses Hukum dan Jangan Sudutkan TNI

Ia menjelaskan, dalam pengertian umum, kudeta identik dengan tindakan ilegal yang kerap melibatkan militer untuk merebut kekuasaan. Namun, melihat kondisi politik dan ekonomi saat ini, peluang terjadinya hal tersebut dinilai sangat kecil.

“Melihat kondisi politik dan ekonomi saat ini kiranya kecil kemungkinan akan ada kudeta terhadap Prabowo. Sebab, belum terjadi krisis di bidang politik dan ekonomi yang membuka peluang terjadinya kudeta,” kata dia.

Jamiluddin juga menyoroti soliditas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilainya masih mendukung pemerintahan Prabowo. “Apalagi TNI hingga saat ini tetap solid mendukung Pemerintahan Prabowo. Petinggi TNI umumnya sangat loyal terhadap Prabowo,” ucapnya.

Baca juga : Istana: Pemerintah belum Putuskan Tarik Prajurit TNI dari UNIFIL

Selain itu, menurutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kudeta dan cenderung tetap setia kepada pemerintah.

“Polri selain tak punya kemampuan untuk melakukan kudeta, petingginya juga setia kepada Prabowo. Lagi pula, Polri hanya akan turut melakukan kudeta bila mendapat restu dari TNI,” katanya.

Dukungan terhadap Prabowo juga, lanjut dia, masih datang dari partai politik di parlemen, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meski berada di luar pemerintahan tetap bersikap akomodatif.

“Rakyat juga masih banyak mendukung Prabowo. Kalau pun ada yang berseberangan dengan Prabowo, tentu tak cukup mampu melakukan kudeta kalau tidak mendapat lampu hijau dari TNI,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai tidak ada dasar kuat untuk menyebut adanya upaya kudeta dalam waktu dekat. “Momentum dan kekuatan yang ada saat ini tidak cukup untuk melakukan kudeta terhadap Prabowo,” tegasnya.

Jamiluddin menambahkan, istilah kudeta dalam konteks pernyataan tersebut bisa saja dimaknai sebagai upaya politik untuk menurunkan presiden melalui cara-cara yang sah dalam sistem demokrasi.

Ia juga menyinggung pandangan pengamat Saiful Mujani yang menilai ajakan menurunkan presiden bukanlah kudeta.

“Ajakan menurunkan Prabowo bukanlah kudeta. Hal itu hanya bentuk political engagement, yakni ekspresi sikap politik, kritik, atau ajakan perubahan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional,” jelasnya.

Menurut Jamiluddin, narasi seperti itu lazim dalam ruang diskusi publik dan tidak serta-merta mengarah pada tindakan inkonstitusional.

“Hal seperti itu sangat terbuka muncul dalam setiap diskusi. Namun, tidak akan berlanjut pada kudeta karena bertentangan dengan prinsip demokrasi,” pungkasnya. (Dev/P-3)