Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut memberi perintah pada staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex untuk membagi tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 dipisah dari kuota yang didapat Indonesia. Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu terkait dugaan kasus korupsi kuota haji.
Saat itu, kata Asep, kouta haji Indonesia sebanyak 221.000 sudah masuk dalam sistem yakni aplikasi e-Hajj. Kemudian, Gus Alex berkomunikasi pada sejumlah pihak untuk memisahkan tambahan kuota haji 20.000.
"IAA menyampaikan bahwa 20.000 kuota tambahan dibagi dua atau 50 persen sama berdasarkan arahan atau perintah dari YCQ (Yaqut Cholil Qoumas)," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3)
Asep menjelaskan pembadaan antara kuota haji yang sudah masuk dengan tambahan kuota menjadi indikasi penyimpangan.
Kemudian, staf Yaqut Cholil Qoumas yakni Gus Alex menjalin komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi sehingga pembagian kuota haji tambahan tidak tampak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
"Yang bersangkutan (Gus Alex) berdiskusi dan mendapat arahan dari YCQ selaku Menteri Agama," kata Asep.
KPK resmi menahan Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (12/3) setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.
Atas penetapan tersangka dirinya, Yaqut Cholil Qoumas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Namun, pengadilan menolak praperadilannya. (Ant/H-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved