Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSIDANGAN kasus dugaan rasuah berupa investasi fiktif di PT Taspen (Persero) kembali bergulir. PT Insight Investment Management (IIM), diwakili perwakilan perusahaan, menjadi terdakwa korporasi.
Dalam dakwaan, IIM dituduh jaksa melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengelolaan investasi reksa dana secara tidak profesional. Investasi juga tidak didukung rekomendasi hasil analisis yang bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). IIM diuntungkan puluhan miliar rupiah atas kasus ini.
“(Telah) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp41.224.893.435,” tulis jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK, dalam dakwaan yang sudah dibacakan dalam persidangan, dikutip pada Jumat, 23 Januari 2026.
Ada sejumlah pihak juga yang diperkaya dalam kasus ini. Mantan Direktur Utama Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih kecipratan Rp29,1 miliar, USD125.057, SGD283.002, EUR10.000, THB1.470, JYP128.000, HKD500, KRW1.262.000, dan Rp2,8 juta.
Kemudian, eks petinggi IIM Ekiawan Heri Primaryanto juga mendapatkan USD253.664. Lalu, Patar Sitanggang mendapatkan Rp200 juta.
Dalam kasus ini, ada juga PT KB Valbury Sekuritas Indonesia yang diperkaya Rp2,4 miliar. Kemudian, ada PT Pasific Sekuritas Indonesia yang mendapatkan Rp108 juta.
Ada juga PT Sinarmas Sekuritas yang mendapatkan Rp40 juta. Kemudian, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk mendapatkan Rp150 miliar.
“(Sehingga) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp1 triliun,” ujar jaksa dalam dakwaan. (H-2)
Namun, KPK tidak bisa memaksakan pemeriksaan karena Kosasih sakit. Sehingga, dia dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved