Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan kesadaran pejabat dalam melaporkan gratifikasi sepanjang 2025. Sepanjang tahun ini, KPK menerima lebih dari lima ribu laporan gratifikasi.
“KPK menerima 5.020 laporan (gratifikasi sepanjang 2025),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (31/12).
Budi menjelaskan, dari total laporan tersebut terdapat 5.799 objek gratifikasi yang dilaporkan. Sebanyak 3.621 di antaranya berupa barang dengan nilai mencapai Rp3,23 miliar.
Sementara itu, terdapat 2.176 gratifikasi dalam bentuk uang yang dilaporkan ke KPK, dengan total nilai sebesar Rp13,17 miliar. "Sehingga, dari total laporan penerimaan gratifikasi tahun ini senilai Rp16,40 miliar,” ucap Budi.
Menurut Budi, gratifikasi yang dilaporkan beragam, mulai dari pemberian oleh vendor penyedia barang dan jasa, mitra kerja dalam rangka hari raya, hingga pemberian terkait pemeriksaan pihak tertentu yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan honor sebagai narasumber.
“Di beberapa instansi telah melarang penerimaan honor narasumber yang berasal dari pengguna layanan atau terkait tusi instansi, seperti menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi,” tutur Budi. (P-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Budi mengatakan, ada lebih dari 900 barang yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara itu. Total barang ditaksir lebih dari lima ratus jura rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved