Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera membuka segel (KPK Line) yang terpasang di kediaman pribadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, di wilayah Cikarang. Langkah ini diambil setelah penyidik tidak menemukan kecukupan bukti untuk menjerat sang jaksa dalam pusaran kasus suap yang menyeret Bupati Bekasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyegelan sebelumnya merupakan prosedur standar dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK).
Asep menegaskan bahwa meski rumah tersebut sempat disegel untuk kepentingan pengumpulan bukti, status hukum Eddy Sumarman saat ini tidak masuk dalam daftar tersangka.
"Penyegelan rumah tersebut memang berkaitan dengan OTT Bupati Bekasi, namun yang bersangkutan (Kajari) tidak dijerat hukum karena tidak adanya kecukupan bukti. Dalam prosesnya, segel pasti akan dibuka," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).
Lebih lanjut, KPK menghormati hak kepemilikan aset pribadi sepanjang sumber perolehannya dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum. "Harta kekayaan seseorang bisa saja berasal dari waris atau sumber sah lainnya yang tidak berkaitan dengan kasus ini," tambahnya.
Dalam perkara suap ini, KPK secara resmi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), HM Kunang (HMK/ ayah dari Bupati Bekasi), dan Sarjan (SRJ/ pihak swasta pemberi suap).
Bupati Ade Kuswara bersama ayahnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara tersangka Sarjan selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.
Fokus Penyidikan
KPK saat ini fokus mendalami aliran dana dan modus operandi suap yang dilakukan oleh ADK dan ayahnya dalam kapasitas mereka mengatur sejumlah proyek atau perizinan di lingkungan Pemkab Bekasi. Dibukanya segel rumah Kajari Eddy Sumarman menandakan bahwa titik fokus penyidikan telah bergeser dari keterlibatan aparat penegak hukum daerah ke penguatan bukti terhadap ketiga tersangka yang telah ditahan. (Can/P-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved