Perlu Aturan Dana Kampanye untuk Atasi Politik Uang

JARINGAN Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.

"Kesulitan kita ialah mendeteksi kejujuran kandidat dan parpol, berikut dalam konteks kualifikasi calon. Calon yang diinginkan oleh parpol merupakan calon dengan finansial tinggi. Maka di sini pentingnya aturan dana kampanye," kata Peneliti JPPR Guslan Batalipu saat dihubungi, Jumat (12/12).

Menurutnya, pekerjaan rumah terbesar penyelenggara pemilu ke depan adalah membuat regulasi tentang dana kampanye. Dana tersebut tidak hanya diawasi melalui rekening partai, tetapi bagaimana realitasnya di lapangan.

"Namun lebih dari itu, problem utama elektoral kita yaitu hilangnya kepercayaan terhadap pemilu itu sendiri, sehingga motivasi kita hanya berkuasa dan memperoleh kekuasaan dengan cara bagaimanapun," imbuhnya.

Sudah menjadi rahasia umum, kebutuhan untuk mengembalikan modal politik menjadi salah satu pendorong korupsi kepala daerah. Hal itu juga yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (AW) yang baru-baru ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mengungkapkan, Ardito menerima aliran dana sekitar Rp5,75 miliar. Sebagian besar dari uang itu diduga digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang dipakai membiayai kampanye Pilkada 2024. (Ifa/M-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi