Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta publik untuk mengawasi proses penanganan hukum dugaan korupsi pajak yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itu dinilai penting agar dugaan korupsi itu dapat dituntaskan.
Menurutnya, konsistensi proses hukum akan menentukan apakah publik dapat mempercayai motif penanganannya. "Kalau jalan sampai tuntas, maka kita bisa katakan, apa pun yang menjadi latar belakang kasus ini tidak lagi penting," tutur Zaenur saat dihubungi, Senin (1/12).
Menurutnya, hanya penyelesaian hingga persidangan yang dapat meruntuhkan spekulasi soal adanya agenda tersembunyi. "Apakah ini akan berujung pada penuntutan di persidangan, di pengadilan, atau berhenti di tengah jalan," kata Zaenur.
"Kalau berhenti di tengah jalan, kita bisa menduga ternyata memang kasus digunakan untuk menakut-nakuti, menekan orang, dugaan itu bisa semakin kuat," tambahnya.
Lebih lanjut, Zaenur menilai kasus dugaan korupsi perpajakan didorong oleh besarnya ruang diskresi pejabat pajak yang dapat menentukan nilai pembayaran wajib pajak tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kondisi itu, menurutnya, telah berulang sejak lama.
Ia menyebut kewenangan luas yang dimiliki pejabat pajak membuka peluang terjadinya praktik permainan angka yang merugikan penerimaan negara. "Ini memang kasus korupsi di bidang perpajakan itu terjadi karena besarnya diskresi yang dimiliki oleh petugas pajak," pungkas Zaenur. (Mir/P-3)
Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Saat menjabat sebagai Kepala KSOP Rangga Ilung, HS memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan PT AKT.
Tiga tersangka baru ditetapkan dalam perkara yang berjalan sejak 2016 hingga 2025.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Bazar ini digelar untuk memaksimalkan penyelesaian masalah aset yang sulit dijual karena rendahnya respons masyarakat.
Menurut Zaenur, modus dalam perkara ini tergolong sederhana, namun menjadi persoalan serius karena melibatkan pejabat tinggi lembaga pengawas negara.
Ia menilai pendekatan conviction based lebih menjamin keadilan karena tetap mengedepankan prinsip due process of law.
KETUA Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap RUU Perampasan Aset.
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved