Kasus Korupsi Haji Mandek Akan Berdampak Serius pada Pengelolaan Dana

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengingatkan bahwa lambatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan korupsi kuota haji tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak tata kelola dana haji di masa depan.

“Kalau proses ini menjadi lambat, stuck, berhenti begitu, salah satu dampaknya adalah pada pengelolaan dana haji ke depan,” kata Herdiansyah saat dikonfirmasi pada Kamis (27/11).

Ia menjelaskan bahwa publik akan sulit mempercayai tata kelola dana haji jika dugaan korupsi kuota haji belum dituntaskan secara hukum.

Baca juga : Pemeriksaan Joko Asmoro Berkaitan dengan Penyelenggaraan Haji Khusus

“Kalau dugaan korupsi itu belum terverifikasi, maka pengelolaan dana haji akan tersandera oleh citranya. Orang pasti berpikir ini saja belum selesai, bagaimana memastikan pengelolaan dana haji berlangsung fair, transparan, dan akuntabel?” ujarnya.

Selain itu, Herdiansyah menegaskan bahwa citra lembaga pengelola dana haji termasuk kementerian yang baru dibentuk, akan terus terbebani selama proses hukum kasus kuota haji yang masih tersendat.

“Proses yang lambat akan menyandera citra siapa pun yang mengelola dana haji. Apalagi sekarang ada kementerian baru. Citra mereka otomatis ikut terseret karena perkara ini berjalan lambat, bahkan stuck,” tegasnya.

Lebih jauh, Herdiansyah menekankan bahwa jika kasus haji tahun sebelumnya belum dituntaskan secara jelas, maka akan mempengaruhi kualitas pengelolaan dana dan pelaksanaan haji ke depan. 

“Ibarat kita mau pindah rumah, ya bersihkan dulu semua debunya. Baru pikirkan mau menaruh meja dan kursi di mana. Kalau debu dan sarang laba-laba tidak dibersihkan, ya dampaknya akan terus ada, termasuk dalam pengelolaan dana haji,” ujarnya. (Dev/P-1)