Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh mulai dilakukan sejak awal 2025.
“Diawali sejak awal tahun, dan tentunya ini masih terus berjalan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari ini.
Ketika ditanya dugaan korupsi Whoosh terkait dugaan kerugian negara atau gratifikasi, Budi mengatakan bahwa hal tersebut termasuk materi penyelidikan sehingga belum dapat diumumkan kepada publik.
“Kami masih fokus dulu untuk mencari dan menemukan unsur-unsur peristiwa adanya dugaan tindak pidana korupsinya. Ya, kami fokus dulu di situ dalam tahap penyelidikan,” jelasnya.
Sementara ketika ditanya siapa saja maupun berapa pihak yang sudah dimintai keterangan oleh KPK, Budi menekankan lembaga antirasuah belum dapat memberitahukan hal tersebut kepada publik.
“Itu termasuk yang belum bisa kami sampaikan. Namun, kami pastikan ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, serta memiliki informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini,” katanya.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.
Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."
Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Setelah itu, Mahfud MD dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh.
Sementara Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada 27 Oktober 2025, mengumumkan dugaan korupsi terkait Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan.(Amt/P-1)
Kereta Cepat Whoosh merupakan kereta cepat yang menggunakan teknologi modern untuk melaju dengan kecepatan tinggi sehingga perjalanan Jakarta-Bandung hanya sekitar 30 hingga 40 menit.
Kereta Cepat Whoosh G1046 sempat berhenti sejenak di wilayah Kopo akibat material seng masuk ke jalur saat cuaca ekstrem. Simak penjelasan resmi KCIC terkait keamanan operasional.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat penjualan tiket kereta cepat Whoosh pada periode Angkutan Lebaran 2026 mencapai 293 ribu tike.
Penumpang Whoosh yang tertinggal kereta saat mudik Lebaran 2026 bisa reschedule gratis. Simak syarat dan batas waktu klaim di loket stasiun.
Layanan kereta cepat Whoosh semakin mengukuhkan posisinya sebagai moda transportasi pilihan wisatawan mancanegara, khususnya asal Malaysia, selama momen libur Nataru.
Sampai dengan siang ini, Rabu (24/12), penjualan tiket Whoosh untuk keberangkatan telah mencapai sekitar 15 ribu tiket.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved