Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya penguatan inovasi dan kerja sama antarwilayah metropolitan dalam mempercepat pembangunan daerah.
Yusharto menjelaskan meningkatnya urbanisasi di Indonesia membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat urbanisasi nasional diperkirakan mencapai 60 persen pada 2025 dan terus naik hingga 72,9 persen pada 2045. Bahkan beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur tingkat urbanisasi diperkirakan mencapai di atas 80 persen.
“Kondisi ini tentu membawa tantangan besar bagi pemerintah dalam pemerataan penduduk, penyediaan infrastruktur dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah,” ujar Yusharto dalam sambutan kegiatan Diseminasi Draf Kajian dan Fasilitasi Kerja Sama dalam Rangka Replikasi Inovasi Daerah di Jakarta (23/10).
Yusharto mencatat beberapa persoalan akibat tingginya urbanisasi seperti sampah dan kemacetan. Beberapa daerah seperti Kota Surabaya berupaya untuk menangani kemacetan dengan menambah koridor Trans Jawa Timur. “Ini barangkali menjadi salah satu jenis inovasi yang bisa ditawarkan kepada daerah-daerah lain,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dan memastikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
“Diperlukan langkah cepat dan strategis untuk memperkuat kapasitas institusi daerah, memperbaiki mekanisme pembiayaan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memastikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menyebut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang menegaskan pentingnya perencanaan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Perencanaan ini mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan layanan dasar yang berkualitas, pemanfaatan teknologi digital, hingga penerapan skema pembiayaan inovatif,” jelas Yusharto.
Kegiatan diseminasi itu dihrapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah dan membangun ekosistem inovasi nasional yang tangguh. “Sehingga penerapan pilot project di wilayah metropolitan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (M-3)
BRICS Industrial Innovation Contest 2026 resmi dibuka di Jakarta. Ajang ini menjadi peluang inovator Indonesia menembus pasar internasional dan memperkuat ekonomi.
PT Data Labs Analytics (datalabs.id) berhasil meraih penghargaan 2026 Google Cloud Partner of the Year Award for Country: APAC-Indonesia atas pencapaiannya dalam ekosistem Google Cloud.
Kemendagri menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan BUMD sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih dari empat dekade sejak introduksi serangga penyerbuk pertama pada 1982, industri kelapa sawit Indonesia kembali memasuki babak baru melalui penguatan inovasi berbasis sains.
Robot bawah laut otonom Mako diuji di Great Barrier Reef untuk menanam benih lamun secara presisi. Teknologi ini diklaim mampu mempercepat restorasi.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved