Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan sebagian dari uang sitaan korupsi kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Eddy menjelaskan salah satu target dari program pembangunan Presiden Prabowo adalah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul yang tidak bisa terlepas dari pendidikan. Ia mengatakan pendidikan menciptakan inovasi, teknologi, dan memberikan loncatan yang besar kepada kemajuan bangsa.
Maka dari itu, ia menilai tidak ada salahnya uang sitaan korupsi digunakan untuk menambah anggaran LPDP. Ia berharap dana tambahan tersebut dapat menjaring lebih banyak mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"Kalau memang dana tersebut dialokasikan untuk menambah dana dan anggaran LPDP, tentu kami sambut gembira, karena semakin banyak putra-putri terbaik bangsa ini bisa memanfaatkan pendidikan jenjang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri dengan adanya ketersediaan dana yang tambahan," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
"Jadi artinya akan merambah lebih luas lagi, menjangkau lebih luas lagi putra-putri terbaik bangsa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang dibiaya oleh negara merupakan langkah tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung terkait uang Rp13 triliun hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang baru saja diserahkan Kejaksaan Agung atau Kejagung ke kas negara. Hal itu disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
"LPDP akan saya tambahkan, uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor, itu sebagian besar kita investasi di LPDP," ungkap Presiden.
Presiden Prabowo kemudian meminta agar uang Rp13 triliun hasil sitaan dari kasus korupsi CPO dialokasikan sebagaian di LPDP.
"Mungkin yang Rp13 triliun yang diambil oleh jaksa agung hari ini diserahkan ke menteri keuangan, mungkin menteri keuangan, mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan," ucapnya. (P-4)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa uang rampasan atau uang sitaan dan denda administratif senilai Rp6,62 triliun.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved