Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menjadi sorotan publik setelah menghadiri sebuah kegiatan pencegahan korupsi dan bertemu dengan seorang pejabat yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK.
Pertemuan tersebut menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan aturan internal KPK yang melarang pimpinan bertemu pihak yang terkait dengan suatu kasus, dengan alasan apa pun. Namun, Johanis membantah telah melanggar ketentuan tersebut.
"Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan pimpinan KPK," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Jumat (10/10).
Johanis menyebut dirinya ditunjuk pimpinan untuk hadir dalam acara pencegahan yang disorot. Menurutnya, kehadiran dia bukan didasari kemauan pribadi.
"Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas dan berdasarkan persetujuan pimpinan," ujar Johanis.
Diketahui, pejabat itu pernah diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan mesin EDC bank pelat merah pada 2020-2024 pada Senin, 6 Oktober.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, instansinya merupakan undangan dalam acara pencegahan yang disorot. Johanis disebut mewakili instansi dalam acara itu.
"Pada kegiatan ini pimpinan diundang sebagai narasumber dalam forum terbuka, baik bersama narasumber lain ataupun peserta," ujar Budi.
Menurut Budi, kegiatan yang dihadiri untuk memastikan korupsi tidak terjadi di sektor keuangan. Acara yang dihadiri Johanis bagian dari fungsi pencegahan korupsi yang diamanatkan KPK.
"Mengingat jika kita bicara pemberantasan korupsi, maka selain penindakan, KPK juga terus gencar melakukan upaya-upaya pencegahan, pendidikan, dan koordinasi supervisi," tutur Budi. (P-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK resmi menahan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait korupsi kuota haji 2024. Simak deretan ratusan saksi dan nama besar yang diperiksa dalam kasus ini.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved