Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Keluar dari ruang pemeriksaan, Noel tak kuasa menahan air mata. Beberapa kali ia terlihat mengusap pipi di balik kacamata yang dikenakannya.
Di ruang tunggu Gedung Merah Putih, Noel sempat menyapa sejumlah orang sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Total ada sebelas orang yang kini menyandang status tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penetapan status hukum sudah diputuskan sejak malam sebelumnya. Dengan begitu, aturan batas waktu 1x24 jam dalam penanganan OTT dipastikan tidak dilanggar.
“Sebelum 1x24 jam berlalu, KPK telah menetapkan status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam OTT,” ujar Budi, Jumat (22/8).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa dalam operasi ini penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan puluhan kendaraan.
OTT terhadap Noel digelar pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Noel diduga terlibat praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
“Kasus yang menjerat adalah dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8). KPK menegaskan, seluruh informasi rinci akan disampaikan dalam konferensi pers resmi. (Z-10)
Noel terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam pemerasan, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved