Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), hari ini, 7 Agustus 2025. Operasi senyap terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Ada (OTT) di Sultra,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Saat ini, penangkapan masih berlangsung. Sebagian pihak yang ditangkap tengah dimintai keterangan.
KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap. Nantinya, nasib mereka diumumkan melalui konferensi pers. (Can/P-1)
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gelar OTT di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, kasus masih dalam pendalaman.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Madiun dan menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun. Sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang, satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved