Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini.
"Kami masih dalam tahap evaluasi, ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Saya rasa penting untuk kita menggali lebih jauh mengenai dampak dari perubahan sistem ini. Setiap perubahan pasti membawa efek atau konsekuensi yang harus kita pahami dan antisipasi bersama," kata AHY di Senayan, Minggu (29/6).
AHY menambahkan bahwa keputusan ini akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat. Menurutnya, yang paling utama adalah memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan berkualitas.
"Yang jelas, kita harus terus menjaga agar demokrasi tetap dalam kondisi yang baik dan berkualitas," ujarnya dengan tegas.
AHY menekankan bahwa pemilu adalah indikator krusial, namun bukan sekadar berfokus pada pelaksanaan dari segi kuantitas, tetapi juga pada pengaruh atau hasil pemilu terhadap kehidupan demokrasi dan pembangunan di masa yang akan datang.
Terkait pemisahan antara pemilu nasional dan daerah, AHY mengakui adanya sisi positif dan negatif yang perlu dianalisis secara bersama.
"Saat ada keputusan baru tentang sistem pemilu yang memisahkan pemilu nasional dari pemilu daerah, saya rasa kita perlu mengkaji kelebihan dan kekurangan yang ada," tegasnya.
AHY memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini dan berencana menunggu hasil analisis yang lebih mendalam.
"Saya tidak akan berkomentar lebih jauh saat ini, saya akan melanjutkan kajian," tutup AHY.
Saat ini, pemerintah masih melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai implikasi dari keputusan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai sistem pemilu di Indonesia.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. (Z-1)
Pemerintah menargetkan pembangunan dan reaktivasi 14.000 km jaringan kereta api hingga 2045 dengan kebutuhan anggaran Rp1.200 triliun, fokus di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Annisa Pohan melahirkan putra kedua AHY, Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono. Simak makna nama dan momen haru kelahiran sang buah hati.
Menurut AHY, jalan nasional tersebut menjadi jalur penting bagi distribusi logistik sekaligus mobilitas masyarakat, terutama saat periode mudik dan arus balik Lebaran.
Pemerintah membuka 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 km untuk mudik Lebaran 2026. Simak daftar lengkap jalur tol di Jawa, Sumatra, hingga Kalimantan yang siap urai kemacetan.
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan proyek kereta cepat Whoosh hingga ke Jawa Timur menunggu restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta Bandung
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan yang dirancang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved