Pemerintah Butuh Rp1.200 Triliun untuk Pengembangan Kereta Api di Luar Jawa

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga tahun 2045. Untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1.200 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap.

Pendanaan ini difokuskan pada pembangunan jalur baru sekaligus reaktivasi rel kereta api sepanjang kurang lebih 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa. Wilayah prioritas mencakup Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi guna meningkatkan konektivitas nasional.

AHY menjelaskan, estimasi kebutuhan anggaran tersebut merupakan perhitungan awal yang masih akan disempurnakan. Menurutnya, biaya pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis masing-masing wilayah, sehingga angka tersebut masih bersifat dinamis.

Baca juga : Soal Kereta Khusus Perokok, AHY: Sama Sekali tidak Penting

Jika dibagi dalam periode sekitar 20 tahun menuju 2045, kebutuhan investasi tahunan diperkirakan berada di kisaran Rp60 hingga Rp65 triliun. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan matang serta dukungan pembiayaan berkelanjutan.

Kebutuhan pengembangan jaringan rel di luar Jawa dinilai masih sangat besar. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini mencapai sekitar 1.871 kilometer, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk memenuhi kebutuhan konektivitas berbasis jumlah penduduk.

Sementara itu, di Kalimantan, jaringan kereta api belum tersedia sehingga membutuhkan pembangunan baru dengan estimasi panjang minimal 2.772 kilometer. Adapun di Sulawesi, jalur kereta yang telah beroperasi baru sekitar 109 kilometer, sehingga diperlukan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk mendukung mobilitas dan konektivitas regional.

Baca juga : KA Siliwangi Dihentikan Sementara karena Jalur Rel Cibeber-Lampegan Terkikis

AHY menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta api tidak dapat dilakukan secara instan. Proyek ini memerlukan tahapan jangka menengah hingga panjang, dengan langkah awal berupa program prioritas cepat atau quick wins.

Beberapa proyek quick wins tengah dipertimbangkan, salah satunya pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara. Proyek ini diharapkan dapat mempercepat konektivitas antarwilayah strategis.

Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung implementasi program ini.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN. Skema pendanaan akan melibatkan berbagai sumber, seperti APBD, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta dan luar negeri. Selain itu, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem perkeretaapian, baik untuk transportasi penumpang di kawasan perkotaan maupun angkutan logistik antardaerah.

Sebagai penutup, AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari skema pembiayaan yang inovatif. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri agar lebih mandiri dan mampu bersaing di tingkat global. (Ant/E-3)