Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah Raihan merupakan pegawainya. Nama dia muncul dalam persidangan kasus judi online, disebut sebagai tenaga ahli Lembaga Antirasuah, yang menerima Rp200 juta dari salah satu terdakwa kasus judi online (judol).
“Kami sampaikan bahwa Saudara Raihan bukan pegawai KPK,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/6).
Budi mengatakan, Raihan pernah dipanggil sebagai narasumber dalam acara yang dibuat KPK. Itu pun, cuma bekerja beberapa jam.
“Sebagai narasumber jenis pekerjaannya adalah dukungan dan tentu tidak intensi satu kali, delapan jam sehari, dan tidak dalam waktu durasi yang begitu lama,” ucap Budi.
Raihan dipanggil sebagai narasumber karena KPK membutuhkan keahliannya. Budi tidak mengetahui asal usai dia mengaku sebagai pegawai KPK, padahal cuma kerja beberapa jam.
Karenanya, KPK juga tidak bisa melarang dia bekerja untuk instansi atau orang lain. Termasuk, jika terafiliasi dengan terdakwa kasus judi online.
“Jadi, memang di sana tidak mengikat kepada profesionalisme yang bersangkutan untuk kemudian mengerjakan proyek-proyek lain,” ucap Budi.
Meski begitu, KPK tetap mendalami fakta persidangan kasus judi online itu. Inspektorat akan melakukan penelusuran soal kemungkinan Reihan terafiliasi dengan pegawai KPK.
“KPK pastikan, inspektorat akan mendalami informasi ini, apakah ada dugaan pelanggaran yang terkait dengan KPK-nya,” ujar Budi. (Can/P-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved