Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menyita barang di kasus suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan cara menipu. Sebelumnya, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, menceritakan cara penyidik Rossa Purbo Bekti mengambil barang darinya.
"Penyitaan yang dilakukan penyidik KPK telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (8/5).
Kusnadi merasa ditipu karena diminta Rossa masuk Gedung Merah Putih KPK dengan dalih dipanggil Hasto. Namun, saat masuk ke ruang pemeriksaan, dia malah digeledah dan sejumlah ponsel disita.
Menurut dia, penyitaan sudah didasari surat perintah dan geledah. Bahkan, ada berkas penyitaan yang membuat upaya paksa sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Penyitaan dalam proses penyidikan tersebut juga telah menjadi substansi pemeriksaan klarifikasi di Dewan Pengawas KPK dan dinyatakan tidak terbukti melanggar etik," ucap Budi.
Budi juga menyebut penyitaan itu sudah diuji dalam praperadilan. Hasilnya, KPK memenangkan gugatan.
"Demikian halnya, penyitaan pada penyidikan ini juga sudah menjadi fakta hukum pada perkara praper (praperadilan) atas nama saudara HK (Hasto Kristiyanto). Fakta tersebut telah dipertimbangkan dan tidak pernah dinyatakan terbukti ada pelanggaran hukum acara," tandasnya. (Can/P-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Berbeda dengan prosedur penggantian lutut total, UKA fokus pada penggantian hanya bagian sendi lutut yang mengalami kerusakan.
Salah satu peserta calon anggota Kompolnas berinisial DSBÂ terdaftar dari unsur Pakar Kepolisian (PK), namun saat lolos dalam tahap 12 besar statusnya berubah mewakili Tokoh Masyarakat (TM).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved