Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keluarga pejabat turut serta mencegah rasuah di Indonesia. Salah satu caranya dengan menanyakan asal usul pendapatan yang dibawa pulang.
“Sikap terbuka dan kritis ini bisa dimulai dengan bertanya tentang asal-usul pendapatan suami dan bagaimana menggunakannya,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo melalui keterangan tertulis, Senin (24/3).
Ibnu mengatakan, pasangan pejabat harus bawel menanyakan sumber dana untuk mencegah adanya uang korupsi yang masuk ke kantong keluarganya. Imbauan ini penting karena banyak pejabat berlagak hedon di luar kemampuan finansialnya.
Pencecaran asal usul pendapatan juga dinilai bisa menjadi teladan bagi anak. Itu, kata Ibnu, sepeti mendoktrin anak untuk memastikan sikap antikorupsi tertanam sejak dini.
“Selain berani, perempuan juga harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam bersikap. Karenanya, sejak dini biasakan anak untuk tidak mengambil milik orang lain dan selalu bersikap jujur,” ujar Ibnu.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sepakat dengan imbauan KPK. Sebab, istri bisa mencegah pejabat korupsi jika detil mencatatkan pemasukan suaminya.
“Jika ada sesuatu yang tidak wajar, istri harus bertanya dan memastikan suami tidak ditekan untuk melakukan hal di luar kemampuannya. Di sini, saya melihat partisipasi perempuan dalam gerakan antikorupsi sangat penting,” tutur Andi. (Can/P-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved