Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham, mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pemanggilan diperlukan agar Ahok dapat memberikan penjelasan selama menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, terkait dengan kasus korupsi Pertamina yang tengah berjalan saat ini.
Apalagi, kata Idrus, Ahok menuturkan dirinya mengetahui kasus yang menjerat sejumlah petinggi subholding Pertamina saat ini yang merupakan kasus lama.
“Dan tahun-tahun sebelumnya itu kan Pak Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama. Nah dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dan menyatakan bahwa mengetahui itu, maka dua alasan ini saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan,” ungkap Idrus, yanh dikutip Selasa (4/3).
Menurutnya, bukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang harus memanggil Ahok melainkan pihak Kejagung karena perlu keterangan Ahok untuk mendalami kasus korupsi Pertamina tersebut.
Hal itu, menurut Idrus, lantaran kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun per tahun itu dilakukan selama 5 tahun (2018-2023). Artinya, dari lima tahun tersebut ada masa di mana Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama.
Sehingga, kata Idrus, Kejagung perlu meminta kejelasan dari Ahok untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual.
“Kenapa lebih faktual? Karena Komisaris Utama. Ya tentu lebih paham, lebih jelas dan tentu nanti ini menjadi alat-alat bukti, alat bukti hukum,” ungkap Idrus.
“Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil. Tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh, Kejaksaan Agung,” pungkasnya. (H-3)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.
Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.
Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.
Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved